Mahasiswa 6 Kampus Surabaya Tolak BBM Naik, Kepung Gedung Grahadi

Massa aksi dari berbagai elemen mahasiswa mulai memadati Jalan Gubernur Suryo, depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Mereka menggelar aksi menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.

Pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, kerumunan massa yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Suroboyo memenuhi seluruh badan jalan. Kemacetan pun tak terhindarkan.

Lihat Juga : 84 Pelajar Dipulangkan Usai Ditangkap saat Demo BBM di DPRD Sumut

Jalan Gubernur Suryo kemudian ditutup total. Arus lalu lintas dialihkan ke Jalan Taman Apsari. Sementara polisi menjaga Gedung Grahadi. Pagar kawat berduri juga sudah terpasang.

Korlap Aksi, Novan Aulia mengatakan melalui aksi ini pihaknya mendesak pemerintah agar membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Kami sepakat membuat tuntutan satu menolak kenaikan BBM," kata Novan ditemui CNNIndonesia.com, Rabu (14/9).

Menurutnya, kenaikan BBM akan berdampak pada kenaikan harga bahan pokok. Hal itu jelas bakal menyusahkan rakyat kecil.

"Karena akan menjadi dampak kepada semua masyarakat, terutama harga bahan pokok, karena ketika BBM naik semua bahan pokok akan jadi naik," ucapnya.

Lihat Juga : KSAD Soal Effendi Simbolon PDIP: Dia Siapa? Enggak Berpengaruh

Novan menyebut mahasiswa yang ikut dalam aksi ini berasal dari pelbagai universitas yakni, Universitas Airlangga (Unair), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

Kemudian, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS), Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur, Universita Bhayangkara Surabaya (Ubhara), serta pelbagai elemen masyarakat sipil lainnya.

"Hampir seluruh kampus di Surabaya ikut," kata Wakil Presiden Mahasiswa Unesa tersebut.

Lihat Juga : Putri Simpan Uang di Rekening Bripka RR dan Brigadir J Rp300 Juta

Sementara itu, Juru Bicara Aliansi Rakyat Surabaya Andre Prasetyo Utomo mengatakan selain menolak kenaikan BBM, mereka juga mendesak pemerintah dan DPR merevisi sejumlah pasal RKUHP yang bermasalah dan mengancam demokrasi.

"Kami menuntut pemerintah agar memberikan subsidi BBM ataupun menurunkan harga BBM. Kedua terkait RKUHP, agar pemerintah merevisi pasal bermasalah," kata Andre.