Sarana Jaya Minta Modal Rp1,6 Triliun, Disebut untuk Lahan DP 0 Rupiah

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya mengusulkan penyertaan modal daerah (PMD) 2023 sebesar Rp1,6 triliun. Anggaran itu ditujukan untuk pengadaan lahan hingga pembangunan proyek Transit Oriented Development (TOD) di Tanah Abang.

Ketua Komisi B Ismail membenarkan hal tersebut. Menurut Ismail, usulan PMD itu disampaikan Sarana Jaya saat rapat kerja di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (14/9).

Ia menjelaskan bahwa dari Rp1,6 triliun tersebut, sebanyak Rp1,25 triliun untuk pembelian lahan guna membangun hunian DP 0 Rupiah yang belum memenuhi target.

"Kalau sejauh ini seharusnya DP nol, karena kan belum memenuhi target dari apa yang ditugaskan ke Sarana Jaya," kata Ismail.

Lihat Juga : Anies Tegaskan Program Rumah DP Rp0 Menyasar Warga Bergaji di Atas UMP

Dari pemaparan Sarana Jaya dalam rapat tersebut diketahui bahwa mereka berencana membeli lahan dan mengembangkan hunian terjangkau di kawasan Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat senilai Rp500 miliar.

Kemudian, Sarana Jaya juga merencanakan pengembangan hunian terjangkau di Jatinegara, Jakarta Timur senilai Rp350 miliar dan di Pesanggrahan, Jakarta Selatan dengan biaya Rp400 miliar.

Selain itu, Sarana Jaya juga berencana membangun proyek di area TOD di Sentra Primer Tanah Abang senilai Rp350 miliar.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan program rumah DP 0 Rupiah akan tetap berlanjut meski jabatannya akan rampung dalam waktu dekat.

"Iya tetap berlanjut, dan ini justru pakai peraturan. Saya bekerja dengan institusi, bukan dengan personality," ungkap Anies di Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (8/9).

Lihat Juga : Anies Jamin Program DP 0 Rupiah Lanjut Meski Sudah Tak Jadi Gubernur

Menurut Anies, ia bekerja sebagai gubernur sebagai bagian institusi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia memastikan seluruh programnya dikerjakan dalam bentuk peraturan institusi.

Di sisi lain, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko mengatakan Pemprov berencana merevisi target pembangunan rumah DP 0 Rupiah dari 232.214 unit menjadi 10 ribu unit dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022. Menurut Sarjoko usulan revisi itu masih berproses.

"Ini kan masih dalam proses. Kita belum ada keputusan final terkait target RPJMD. Kita usulan di dalam RPJMD untuk penyediaan DP 0 Rupiah kurang lebih 10 ribu sekian," kata Sarjoko.