Hasto PDIP Anggap Kekhawatiran SBY soal 2 Pasang Capres Berlebihan
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menganggap Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memiliki kekhawatiran yang berlebihan.
Pernyataan ini terkait pernyataan SBY yang menyebut dirinya menerima informasi bahwa Pilpres 2024 mendatang akan diatur hanya untuk dua pasangan calon presiden dan wakil presiden saja.
"Itukan menunjukkan suatu kekhawatiran yang berlebihan tanpa fakta. Kita bisa memahami bagaimana seorang ayah untuk bisa mendorong anaknya (menjadi capres) misalnya," kata Hasto kepada wartawan, Minggu (18/9).
CNNIndonesia.com telah menghubungi Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra untuk meminta tanggapan atas pernyataan Hasto tersebut, tapi belum mendapatkan respons.
Hasto mengatakan seluruh pengamat politik menyampaikan analisisnya bahwa paling tidak ada tiga hingga empat calon pada Pilpres 2024 mendatang.
Meskipun, ada aturan soal ambang batas pencalonan yakni 25 persen raihan suara di pemilu atau gabungan parpol yang meraih 20 persen kursi di Parlemen.
"Dan ini merupakan bagian ketentuan yang disepakati bersama termasuk pada masa kepemimpinan Pak SBY," ucap Hasto.
Aturan itu, kata Hasto, dibuat untuk membangun pemerintahan yang efektif. Yakni bahwa presiden dan wapres terpilih tidak hanya memiliki basis elektoral yang kuat, tetapi juga basis dukungan kursi di parlemen.
Apalagi, lanjutnya, aturan soal ambang batas pencalonan itu juga sudah berulang kali digugat ke Mahkamah Konstitusi.
"Karena sudah berulang kali dilakukan Judical Review dan kemudian Mahkamah Konstitusi menetapkan betapa pentingnya Presidential Threshold untuk memastikan agar pemerintahan berjalan efektif, memiliki basis yang kuat, dan stabilitas politik pemerintahan itu," ucap Hasto.
Hasto turut menyoroti bahwa pernyataan SBY itu disampaikan dalam forum resmi, yakni rapimnas Partai Demokrat.
Kata dia, mestinya apa yang disampaikan dalam sebuah forum resmi itu harus mengacu kepada fakta. Bukan, fitnah ataupun informasi yang tidak tepat.
"Sekiranya kenegarawanan beliau dikedepankan. Tentu saja apa yang beliau dengar dan ketahui itu dapat disampaikan kepada KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang netral, yang juga pada proses pemilihannya, Partai Demokrat juga menyampaikan suaranya," ujarnya.
Hasto pun menyayangkan sikap SBY yang membuat pertanyaan itu tanpa fakta itu, dan bahkan memberi cap 'batil' kepada Pemerintahan Jokowi.
"Berkaitan dengan apa yang beliau sampaikan dengan tuduhan terhadap pemerintahan presiden Jokowi, dengan kata-kata batil, dengan kata-kata jahat, itu juga jauh dari kenegarawanan Pak SBY, jauh dari bagaimana politik ini memerlukan suatu keadaban," tuturnya.
Lebih lanjut, Hasto menyebut semestinya SBY menempuh jalur hukum jika memang mendapat informasi bahwa akan ada aksi kecurangan pada Pilpres 2024.
"Ketika bapak SBY mendengar dan kemudian mengetahui, ya itu disampaikan ke proses hukum dan segala sesuatunya harus berakar dari segala koridor hukum yang ada," ujarnya.
SBY sebelumnya menduga ada upaya mengarahkan Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan calon. Dia menyebut ada kemungkinan pilpres mendatang tidak adil.
Atas dasar itu, SBY pun berencana turun gunung guna memastikan Pilpres2024 berjalan jujur dan adil.
"Konon akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," ungkap SBY dalam video di akun Tiktok @pdemokrat.sumut.