Ketua MKD Akui Wakil Rakyat Sering Terjerumus Kubangan Kepentingan

CNN Indonesia

Senin, 03 Okt 2022 22:50 WIB

Ketua MKD Adang Daradjatun tak memungkiri para wakil rakyat di kursi parlemen kerap terjerumus dalam kubangan kepentingan yang tak bisa terelakkan. — Ketua MKD Adang Daradjatun merupakan anggota DPR dari Fraksi PKS. (CNNIndonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Mahkamah Kehormatan (MKD) Adang Daradjatun tak memungkiri para wakil rakyat di kursi parlemen kerap terjerumus dalam kubangan kepentingan.

Adang mengatakan hal itu sulit dielakkan para politikus yang diduduk di kursi perwakilan rakyat.

"Sebagai jabatan yang diperoleh dalam ruang kontestasi politik yang cenderung dinamis dan pragmatis, wakil rakyat seringkali terjerumus dalam kubangan kepentingan yang melibatkannya sebagai subjek yang sulit untuk mengelak," kata Adang dalam Seminar Nasional di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (3/10).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia menuturkan jabatan sebagai DPR maupun DPRD tidak hanya menegaskan mereka yang mendudukinya adalah wakil rakyat.

Namun, juga menyisakan amanah dan kepercayaan rakyat untuk semata-mata menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya demi kepentingan rakyat.

"Selebihnya, maka ditengarai kepentingan-kepentingan lain yang sekaligus berkonflik dengan kepentingan rakyat tidak bisa terelakkan," ujar politikus PKS tersebut.

Lihat Juga :

Banyak Pamdal Titipan Anggota DPR, MKD Buka Penyelidikan

Ia menilai tidak semua figur wakil rakyat mampu memosisikan diri sebagai pejabat yang menyesuaikan kesehariannya dengan idealisme publik.

"Sistem sosial dan politik yang disruptif belum sepenuhnya mampu memagari entitas wakil rakyat yang terhindar dari dinamika sosial dan kemasyarakatan," ujarnya.

Oleh sebab itu, kata Adang, di berbagai kasus pelanggaran, baik yang mengandung unsur pidana maupun perdata, kerap juga menyasar mereka yang sedang mengemban amanah sebagai Anggota DPR ataupun Anggota DPRD.

Menurutnya, potensi keterlibatan wakil rakyat di beberapa kasus pelanggaran yang begitu besar belum diantisipasi dengan mekanisme sistem pencegahan yang mumpuni.

"Pada gilirannya, wakil rakyat tidak ubahnya sebagai rakyat biasa serta manusia biasa. Bedanya, di pundak mereka tersemat jelas jabatan yang terkadang sulit untuk dipisahkan," tutur Adang.