4 Fakta di Seputar Deklarasi Anies Presiden dan Isu Formula E

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru saja diumumkan sebagai calon presiden oleh Partai NasDem. Sontak, Anies menjadi sorotan. Dia pun menerima dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan.

Seirama dengan itu, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan ingin menetapkan Anies sebagai tersangka. 

Diusung NasDem

Partai NasDem resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai tokoh yang akan diusung menjadi calon presiden di Pilpres 2024 mendatang.

Deklarasi diumumkan langsung oleh Ketua Umum NasDem Surya Paloh di Kantor DPP Partai NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (3/10).

"Yang ingin dicari NasDem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Inilah kenapa akhirnya NasDem melihat sosok Anies Rasyid Baswedan. Kami yakin pikiran-pikiran dalam perspektif baik makro-mikro sejalan dengan apa yang kami yakini," ujar Paloh di Nasdem Tower, Senin (3/10).

Anies pun menyambut baik keputusan NasDem tersebut. Ia menyatakan menerima mandat dan akan berjuang bersama.

"Dengan mohon rida Allah SWT dan kerendahan hati. Bismillah kami terima, kami siap jalan bersama," ucap Anies.

Formula E

Proses deklarasi Anies sebagai Capres 2024 oleh NasDem itu berbarengan dengan isu penjegalan dirinya lewat proses hukum di KPK terkait gelaran Formula E.

Surya Paloh menegaskan hubungan NasDem, pencalonan Anies, serta KPK berada di jalannya masing-masing. Ia mengklaim tidak tahu-menahu kaitan antara deklarasi dengan proses hukum di KPK.

"Artinya saya sungguh-sungguh tidak melihat ada kaitannya antara NasDem, pencalonan Bung Anies, kemudian KPK. Semua berjalan masing-masing. Itu saja sudah jelas itu," tutur Paloh.

"Ini hari kita mendeklarasikan calon presiden resmi Partai NasDem. Terjadi bermacam-macam pandangan, persepsi, dugaan, dan sebagainya. Itulah hidup dan terimalah kehidupan itu seperti itu," sambungnya.

Proses di KPK 

Dilansir dari Tempo, Ketua KPK Firli Bahuri disinyalir menekan satuan tugas (satgas) penyelidik agar menaikkan status penanganan Formula E ke tahap penyidikan.

Terdapat keinginan menetapkan Anies sebagai tersangka sebelum partai politik mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai capres 2024.

Dalam gelar perkara atau ekspose yang digelar Rabu, 28 September 2022, Firli yang memimpin forum diduga berusaha meyakinkan para peserta ekspose baik satgas penyelidik, tim penyidik, maupun tim penuntut.

Hasilnya, perkara Formula E belum cukup bukti untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan alias belum ada tersangka yang ditetapkan.

"Dalam proses internal KPK, pada setiap penanganan perkara adalah dengan melakukan ekspose atau gelar perkara," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui pesan tertulis, Senin (3/10).

Ekspose itu juga diakhiri dengan beberapa catatan, satu di antaranya KPK akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit kerugian keuangan negara dalam penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Firli disebut-sebut melobi langsung Ketua BPK.

KPK Temui BPK

Dalam proses penyelidikan Formula E, pimpinan KPK mengakui telah bertemu dengan BPK guna membahas kerugian negara dalam ajang balap mobil listrik tersebut.

Pertemuan itu berlangsung sebelum Partai NasDem mendeklarasikan Anies sebagai capres 2024, Senin (3/10).

"Betul kami sudah berkoordinasi dengan BPK hari Jumat lalu. Substansi apa yang kami bicarakan, tentu bukan untuk konsumsi media," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Senin (3/10).

Alex mengklaim KPK hanya bicara tentang hukum dalam menangani suatu laporan/perkara alias tidak terpengaruh isu politisasi atau kriminalisasi sebagaimana rumor yang sedang berkembang.