Serap Anggaran Rp4,9 Miliar, Pemprov Sulbar Rampungkan DDP Tahap I

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) menerima hasil Data Desa Presisi (DDP) Tahap I, dari Tim Desa Presisi Institut Pertanian Bogor (IPB), di Gedung PKK Sulbar, Sabtu (15/10). Pilot Project DDP Tahap I ini menyerap anggaran sebesar Rp4,9 miliar menyasar 39 desa dan 6 kelurahan.

Pemprov Sulbar bekerja sama dengan IPB melakukan pencacahan data dengan melibatkan enumerator yang direkrut di masing-masing lokasi DDP. Program ini dimulai pada tanggal 31 Mei, melalui pertemuan dalam rangka sosialisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis DDP, dengan mengundang seluruh bupati, Forkopimda dan kepala desa.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatangan MoU dengan para Bupati. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan MoU dengan Rektor IPB, 17 Juni 2022.

Pj. Gubernur Sulbar, Akmal Malik, pun berterima kasih atas dukungan IPB, unsur Forkopimda, dan para enumerator di lokus DDP atas kolaborasi mewujudkan DDP di Sulbar. Menurutnya, persoalan paling rill yang dihadapi birokrasi adalah data, terutama data yang akan digunakan dalam mengambil kebijakan skala prioritas.

Dia menuturkan, saat ini hampir seluruh daerah tidak memiliki data yang kuat, oleh karena itu dirinya terus mendorong program DDP. Dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPRD Sulbar, Akmal pun optimistis DPP dapat terus dilanjutkan pada tahun depan.

"Inilah persembahan dari desa untuk Indonesia, dari Sulbar untuk Indonesia," ujarnya seperti dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (15/10).

Di sisi lain, Rektor IPB, Arif Satria, mengapresiasi komitmen Gubernur Sulbar yang telah mempercayakan IPB mengatasi persoalan di desa dan mewujudkan DDP Tahap I. Dijelaskan, data merupakan masalah fundamental, sehingga ketika ada kekeliruan dalam data desa, maka data kecamatan salah, sampai ke tingkat kabupaten, provinsi, hingga data nasional.

Ia menyebutkan, saat ini Sulbar adalah provinsi pertama paling banyak mengadopsi DDP. Hal tersebut tidak terlepas dari peran pemimpinnya yang punya visi meningkatkan akurasi data.

"Visi ini sangat diperlukan Indonesia atau Sulbar ke depan," tegas dia.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sulbar, Muh. Jaun, menyampaikan program ini merupakan langkah awal diimplementasikan di 575 desa di Sulbar. Ide dan gagasan untuk mengimplementasikan pendataan yang lebih presisi, sampai pada spasial mendapatkan respon positif dari masyarakat, khususnya di lokus DDP Tahap I.

"Berbagai kendala namun dapat teratasi dengan koordinasi dan kolaborasi yang dilakukan secara intensif," ucapnya.

Wakil Kepala LPPM bidang Pengabdian kepada Masyarakat, Dr Sofyan Sjaf selaku Tim Data Desa Presisi, menjelaskan pilot project ini menjadi penyempurna dari data yang ada di daerah. Pencacahan data dilakukan dengan melakukan pendekatan sensus, dan tidak hanya menyajikan angka-angka disertai data spasial.

"Yang melaksanakan ini adalah pemuda pemudi desa di lokus DDP. Tentunya tidak terlaksana tanpa adanya birokrasi serta sejumlah pihak yang berkolaborasi menyukseskan program DDP," ujar dia.

Pada kesempatan itu, dia pun memaparkan hasil pencacahan DDP di salah satu desa, mulai persentase tingkat pendidikan, hingga penerima bantuan sosial (bansos).

"Data adalah komitmen kita menjelaskan mana yang benar," tutup Sofyan.