Selain program-program di atas, Heru juga akan membuka kembali posko pengaduan warga di Balai Kota Jakarta.
Nantinya, setiap pagi mulai pukul 08.00-09.00 WIB warga bisa menyampaikan keluh kesah terkait permasalahan yang terjadi di wilayahnya.
Posko pengaduan masyarakat di Balai Kota sempat digelar pada era kepemimpinan Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, hingga Djarot Saiful Hidayat. Namun, posko pengaduan itu hilang di era kepemimpinan Anies Baswedan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Heru nantinya posko pembangunan akan digelar setiap Senin hingga Kamis. Pemprov DKI akan menyiapkan perwakilan untuk menerima aduan dari masyarakat.
"Setiap hari bergantian setiap wilayah ada di sini, nanti bergiliran juga. Nanti diatur sama asistennya siapa yang piket dari jam 8-9 saja," ujar Heru.
"Ketika datang dari jam 8-9, setelah itu membawa apa yang didiskusikan oleh masyarakat di sini pengaduan dan nanti akan dibawa ke wilayahnya masing-masing dan didiskusikan," kata Heru.
Sementara di era Anies, penggunaan teknologi digital dikedepankan. Anies punya aplikasi Jaki, yang kerap dibanggakan sebagai Super App. Jaki disebut sebagai plaform untuk beragam kebutuhan di Jakarta, dari mulai membuat laporan hingga mencari tahu harga pangan.
Heru juga menegaskan dirinya tak akan membentuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) untuk membantu pemerintahannya selama dua tahun ke depan.
Keberadaan TGUPP sempat menjadi polemik di era kepemimpinan Anies sebagai orang nomor satu di Jakarta. Sejumlah pihak menentang TGUPP, karena dianggap hanya buang-buang anggaran.
"TGUPP semua bagus, tetapi saya ingin memaksimalkan dinas-dinas yang ada, mungkin diperkuat asisten, ada tenaga ahli, asisten ahli," kata Heru.