Walhi Jateng: Warga Tolak PLTP Dieng Dipukuli Pekerja Geo Dipa Energi

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Tengah mengatakan lima warga Desa Karangtengah dan Bakal, Dieng, yang menolak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng unit 2 dipukuli sejumlah pekerja PT Geo Dipa Energi.

Aktivis Walhi Jateng Dera menyebut awalnya warga itu hendak audiensi dengan PT Geo Dipa Energi untuk mencari solusi mengenai masalah pembangunan powerplan PLTP Dieng 2. Audiensi diinisiasi oleh Pj. Bupati Banjarnegara.

Namun, kata Dera, tiba-tiba terjadi pengusiran disertai kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah pekerja Geo Dipa Energi kepada warga Desa Bakal. Beberapa warga pun mengalami luka-luka.

"Tercatat ada sekitar 5 warga desa penolak PLTP mendapatkan tindakan kekerasan berupa pemukulan, tendangan dan dilempari kursi oleh para pekerja PT Geo Dipa Energi," kata Dera dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/10).

Sementara warga yang ikut audiensi disebut Walhi berjumlah ratusan orang.

Lihat Juga : Adik Brigadir J Menangis Cerita Dilarang Lihat Jenazah Yosua

Dera menyebut pekerja PT Geo Dipa Energi melakukan hal itu dengan alasan bahwa warga Desa Bakal tidak diperkenankan hadir pada pertemuan tersebut. Namun, warga Bakal tetap datang karena ingin menyampaikan penolakan terkait dengan pembangunan PLTP.

Adapun lima warga Desa Bakal yang mengalami luka-luka adalah Dafiqul Fariq dikeroyok, ditonjok mata kanan, diinjak-injak. Lalu Agesa Ijlal Setyawan ditonjok, lebam mata kiri, Slamet Noviyanto ditonjok di mata kiri, mulut sampai gigi patah.

Kemudian, ada Ahmad Ngafif yang ditonjok bagian dada. Terakhir, Ahmad Arin terkena lemparan kursi, dahi kanan lebam setelah dipukul orang, dan dahi mengelupas.

Salah satu korban kekerasan, Dafiq berpendapat warga Desa Bakal berhak untuk mengikuti pertemuan dengan pihak PT Geodipa. Menurut Dafiq, Desa Bakal juga terkena dampak dari adanya PLTP.

"Desa Bakal juga menjadi wilayah terdampak dari keberadaan PLTP Dieng, sehingga warga Desa Bakal mempunyai hak untuk menyuarakan penolakan tersebut," ucapnya.

Lihat Juga : ANALISIS Tangan Jokowi Penentu Nasib Papua di Tengah Drama Lukas Enembe

Mulanya, kata Dafiq, pertemuan tersebut berjalan normal. Namun saat warga memasang poster penolakan dan warga Desa Bakal datang, tiba-tiba ada sekelompok orang langsung menyerang warga Desa Bakal.

"Akhirnya, pertemuan antara warga dengan PT. Geodipa dibatalkan oleh Pj. Bupati Banjarnegara," ujarnya.

"Salah kita apa, kita ini juga terdampak dari pembangunan PLTP Dieng 2 lho. Wajar dong kita ikut datang menyampaikan aspirasi, kok dilarang apalagi diusir sampai dipukul," kata Dafiq menambahkan.

Sementara itu Kapolres Banjarnegara AKBP Hendri Yulianto mengklaim keributan yang terjadi karena kesalahpahaman. Ia menyebut para pihak akhirnya berdamai dan selesai secara kekeluargaan hingga acara berlanjut kembali.

"Sudah selesai, sudah damai semua, tidak ada masalah. Hanya kesalahpahaman, akhirnya acara dilanjutkan kembali," kata Hendri.

Lihat Juga : Adik Brigadir J Ungkap Putri Candrawathi Pernah Beri Uang Rp5 Juta

Hendri mengatakan pertemuan yang digagas Pj Bupati Banjarnegara itu untuk mencari solusi atas polemik warga dengan PT Geo Dipa Energi dalam pembangunan PLTP Dieng 2.

"Pertemuannya tujuannya bagus kok, memecah kebuntuan dari konflik selama ini. Akhirnya juga semua legowo, berakhir salam-salaman, berpelukan. Ada kebuntuan komunikasi di sini," ujarnya.

Bantahan Geo Dipa

PT Geo Dipa Energi (Persero) membantah pekerjanya memukul warga Desa Karangtengah dan Bakal, Dieng, yang menolak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng Unit 2.

Sekretaris Perusahaan Geo Dipa Energi Endang Iswandini mengatakan perseroan diundang oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara untuk bermusyawarah dengan warga terkait pembangunan PLTP Dieng pada Senin (24/10).

Saat itu, menurutnya, sempat terjadi ketegangan antara warga yang mendukung dan menolak pembangunan PLTP.

"PT Geo Dipa Energi (Persero) menegaskan sebagai salah satu undangan dalam musyawarah ini, dalam ketegangan yang sempat terjadi, pegawai Geo Dipa tidak terlibat apalagi melakukan tindakan represif," ujar Endang dalam keterangan resmi, Rabu (26/10). 

Ia mengatakan Pemkab Banjarnegara kemudian menunda sementara jalannya musyawarah untuk meredam ketegangan. Lalu musyawarah dilakukan secara terpisah antara warga yang menolak dan mendukung. Selengkapnya mengenai bantahan Geo Dipa bisa dibaca di sini.