Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko mengatakan pihaknya masih menunggu arahan dari Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono soal kelanjutan program DP 0 rupiah.
"Kami juga masih menunggu kebijakan Pak Pj Gubernur terkait dengan perumahan dan permukiman. Salah satu yg digagas adalah juga ditanyakan rekan-rekan yakni soal DP nol rupiah dan juga yang berkaitan dengan penataan kampung," kata Sarjoko di Jakarta Pusat, Kamis (27/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengaku telah melaporkan program penyediaan perumahan maupun permukiman yang dilakukan pihaknya kepada Heru, terutama program yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022.
"Ya secara khusus belum (arahan soal DP 0). Tapi kami sudah melaporkan untuk mendapatkan arahan berkaitan dengan perumahan dan permukiman," kata dia.
DP 0 rupiah merupakan salah satu janji kampanye Anies Baswedan saat kampanye Pilgub DKI 2017. Saat menjabat, Anies dua kali menurunkan target pembangunan hunian rumah DP 0 Rupiah dari target awal sejumlah 232.214 unit. Terakhir, target pembangunan rumah susun itu menjadi 9.081 unit.
Penurunan target tersebut tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta 2023-2026. RPD ini diatur lewat Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tahun 2023-2026 dan telah diteken Anies pada 10 Juni 2022.
Sekda DKI Marullah Matali berdalih bahwa yang tercantum dalam RPD itu bukan menurunkan target, namun merasionalisasikan.
"Bukan diturunin, rasional itu. Karena kemarin dua tahun memang kita tidak bisa berbuat apapun juga," kata Marullah di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (28/9).