Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta aparatur sipil negara (ASN) tak ikut berpolitik. Heru meminta jajarannya bisa bekerja sesuai program yang telah ada warisan dari gubernur-gubernur sebelumnya.
Heru menyampaikan hal tersebut saat memberikan pengarahan kepada seluruh kepala dinas, wali kota, hingga camat dan lurah yang diselenggarakan di Taman Ismail Marzuki, Selasa (18/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya ini ASN, kita ASN. Saya tidak berpolitik, Saya tidak tahu politik, maka kalau program itu bagus untuk masyarakat, silakan," kata Heru.
Heru mengatakan salah satu program kerja terdekat yang harus dipikirkan adalah rancangan APBD 2023. Ia meminta jajarannya memikirkan program-program apa yang cocok untuk diterapkan di Jakarta.
'Tolong pikirnkan yang tidak pas, yang tidak cocok dengan apa yang tadi disampaikan secara umum, mungkin bisa dikoreksi oleh Bappeda," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Heru juga meminta jajaran wali kota hingga bupati berkolaborasi dengan Dandim hingga Kapolres di tingkat kota. Ia mencontohkan, saat dirinya menjabat sebagai wali kota Jakarta Utara, dirinya kerap bekerja sama dengan pihak-pihak dari TNI dan Polri.
Misalnya, dalam beberapa kesempatan, Heru memimpin apel di markas Polres, sementara Kapolres memimpin apel di kantor wali kota.
"Saya lakukan ketika 2014, sederhana. Saya ambil apel di Polres, kapolres ambil apel Senin di wali kota, Begitu juga dandim. abis itu bersinergi, ngobrol-ngobrol," jelas Heru.
Menurut Heru, sinergi dengan TNI dan Polri juga harus ditingkatkan, mengingat saat ini mulai memasuki tahun politik jelang Pemilu 2024.
"Saya inginkan bapak cukup baik hubungannya dengan beliau-beliau. saya dengan asisten dan Sekda juga akan keliling. Saya juga berkolaborasi antisipasi memasuki Pemilu," pungkasnya.
(dmi/ain)