Komnas HAM Minta Jokowi Bikin Tim Independen untuk Audit Semua Stadion

Komnas HAM meminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membentuk tim independen yang bertugas untuk mengaudit seluruh stadion yang digunakan untuk penyelenggaraan kompetisi olahraga.

Komnas HAM berharap seluruh stadion di Indonesia berorientasi pada keselamatan penonton hingga atlet yang bertanding.

"Meminta kepada Presiden untuk membentuk tim independen, untuk mengaudit seluruh stadion yang digunakan dalam kompetisi agar lebih berstandar atau berorientasi pada keselamatan dan keamanan seluruh pihak. Tidak hanya penonton, tapi juga pemain, manajer, media dan sebagainya. Harus ada audit oleh tim independen," ujar komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (3/11).

Komnas HAM juga merekomendasikan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) agar mengevaluasi seluruh peraturan mereka.

Mulai dari statuta PSSI, regulasi keselamatan, hingga perjanjian kerja sama PSSI dengan berbagai pihak. Beka menegaskan jangan sampai prinsip komersialisasi lebih diutamakan daripada keselamatan.

"Termasuk juga evaluasi perjanjian kerja sama dengan kepolisian. Karena ini yang membuka pintu keterlibatan aparat polisi, pasukan huru hara, yang standarnya dengan gas air mata, tameng dan sebagainya yang sedikit banyak menciptakan suasana stadion tak seperti yang kita harapkan," tuturnya.

Kemudian, Beka mengatakan Komnas HAM meminta PSSI membekukan seluruh aktivitas. Harapannya, PSSI punya kesempatan untuk melakukan sertifikasi terhadap berbagi pihak, seperti security officer, panitia pelaksana, dan perangkat pertandingan lainnya.

Ia pun mengingatkan suporter sepakbola untuk berbenah agar bisa bersikap suportif dan menghindari kekerasan.

"Saya kira ini jadi momentum penting untuk memperbaiki pemahaman suporter terhadap jalannya pertandingan sehingga tidak ada lagi provokasi kekerasan, ujaran kebencian, diskriminasi yang menimbulkan permusuhan di antara suporter," katanya.

Sebagai informasi, pada Kamis ini, Komnas HAM menyerahkan hasil investigasi soal tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur, yang terjadi pada 1 Oktober 2022.

Komnas HAM menyimpulkan tragedi di Stadion Kanjuruhan merupakan peristiwa pelanggaran pidana dan HAM. Komnas HAM menyebutkan penggunaan gas air mata oleh polisi merupakan pemicu jatuhnya korban jiwa dan luka-luka di Kanjuruhan.

Mereka juga mengatakan polisi tak cukup hanya menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam peristiwa itu.