GP Ansor DKI Minta PA 212 Tak Reaktif Dinasehati PBNU

Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda atau GP Ansor DKI Jakarta Muhamad Ainul Yakin SQ meminta Sekretaris Majelis Syuro Persaudaraan Alumni PA 212 Slamet Ma'arif tidak reaktif dan marah jika ada pihak yang memberikan nasehat seperti yang disampaikan PBNU terkait politik identitas.

"Semakin reaktif mereka terhadap himbauan baik seperti yang disampaikan PBNU terkait dengan politik identitas menunjukkan kelompok-kelompok yang mungkin memang senang jika negara gaduh dan sesama anak bangsa berantem," ujar Yakin dalam keterangan tertulisnya, Minggu (6/11).

Lihat Juga : PBNU dan PA 212 Saling Tuding Pemecah Belah Bangsa

Menurut Ainul Yakin, pengalaman beberapa tahun belakangan yang membuat energi anak bangsa habis sahut-sahutan karena merasa paling benar sudah harus dihentikan dan diarahkan ke hal yang lebih produktif.

"Tidak usah merasa paling benar dan paling hebat, membuat kegaduhan hanya akan merugikan kita semua, apalagi jika sampai mencederai rasa persaudaraan antar anak bangsa," kata Yakin.

Yakin pun mengajak seluruh pihak khususnya di DKI Jakarta untuk menjaga kedamaian bersama terutama menjelang tahun politik seperti saat ini.

"Ansor DKI Jakarta akan terus berkomitmen merawat kerukunan dan kedamaian di Jakarta ini, kami mengajak seluruh pihak menjelang tahun politik ini menahan diri dan tidak membuat ucapan atau gerakan yang memicu kegaduhan. Berapapun harganya akan kami bayar untuk menjaga stabilitas di Jakarta," ujarnya.

Lihat Juga : PA 212 Respons Kritik PBNU: Introspeksi Dong, Kalau Perlu Ngaca

PBNU sebelumnya mengkritisi aksi PA 212 dan mengimbau seluruh pihak menghentikan upaya memperalat agama untuk kepentingan politik sesaat.

Pernyataan ini disampaikan Wasekjen PBNU Rahmat Hidayat Pulungan menyikapi aksi 411 dan rencana aksi reuni 212 yang akan berlangsung bulan depan.

"Untuk semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung kita minta untuk menghentikan semua gerakan yang memecah belah kesatuan bangsa. Kedepankan politik gagasan, setop politik identitas," kata Rahmat dalam keterangannya, Sabtu (5/11).

Slamet Maarif selaku petinggi PA 212 lantas mempertanyakan alasan PBNU mengkritik aksi mereka. Dia menegaskan Aksi 212 dilindungi undang-undang.

Slamet menyarankan PBNU fokus mengurus kader yang terlibat kasus korupsi ketimbang mengkritik Aksi 212.

Lihat Juga : PBNU Kritik Keras Aksi PA 212: Setop Politik Identitas

"Sudahlah NU Fokus urus kadernya yang terlibat korupsi, rampok uang rakyat ataupun yang terbaru pemalsuan uang baik yang di pusat maupun di daerah-daerah," kata Slamet kepada CNNIndonesia.com, Minggu (6/11).

Dia membantah Aksi 212 memperalat agama untuk kepentingan politik. Menurut Slamet, agama harus menjadi ruh politik agar politisi lurus dan baik.

Slamet mengatakan pihaknya akan melanjutkan aksi dengan menggelar Reuni Aksi 212 di depan Istana Negara Jakarta pada Jumat (2/12).

Slamet mengatakan Reuni Aksi 212 nantinya tetap membawa tuntutan seperti Reuni Aksi 411 kemarin dengan mendesak Presiden Jokowi untuk mundur.PA 212 menilai Jokowi sudah gagal dalam menjalankan pemerintahan.