Anggaran Penanggulangan Banjir DKI Rp3,72 Triliun, DPRD Minta Optimal

Sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI optimal dalam menangani banjir pada tahun 2023.

Pasalnya, anggaran penanggulangan banjir naik dari Rp3,63 triliun menjadi Rp3,72 triliun dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2023.

"(Anggaran) Penanggulangan banjir mengalami perubahan menjadi Rp3,72 triliun," kata Anggota Fraksi Gerindra Thopaz Nugraha Syamsul saat menyampaikan pandangan terhadap Raperda APBD 2023 dalam rapat paripurna, Rabu (9/11).

Menurut Thopaz dengan anggaran sebesar itu dapat diperuntukkan untuk pembangunan tanggul pengamanan pantai dan muara sungai, pengadaan tanah untuk normalisasi hingga pengembangan sistem pemantauan banjir.

Lihat Juga : Pemerintah Masih Kaji Opsi WFH di Tengah Kenaikan Kasus Covid

Fraksi PKS juga berharap program penanganan banjir pada tahun 2023 dapat dilakukan dengan pendekatan normalisasi sungai dan drainase vertikal secara efektif.

Anggota Fraksi PKS Abdul Aziz mengatakan upaya normalisasi tidak hanya dilakukan dengan pengerukan kembali sungai-sungai dan saluran utama serta waduk dan setu penampung air.

"Juga dengan membangun embung-embung penahan limpasan air di daerah perbatasan sebelum masuk ke Jakarta," ungkap Aziz.

Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat meminta Pemprov DKI berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam program normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai di wilayah sungai lintas provinsi, yakni Sungai Ciliwung-Cisadane.

Selain itu, Demokrat menilai perlu percepatan pembangunan bendungan Sukamahi dan Ciawi, karena bendungan ini diperkirakan akan mengurangi 30 persen debit aliran Sungai Ciliwung.

Kemudian, Fraksi PSI berharap anggaran Rp3,72 triliun itu dapat dialokasikan untuk penanganan banjir jangka pendek, seperti pengerukan turap dan perbaikan saluran.

"Serta untuk kembali dilakukannya program normalisasi sungai sebagai solusi jangka panjang penanganan banjir, sehingga harapan warga Jakarta agar jumlah titik banjir berkurang," kata anggota Fraksi PSI Idris Ahmad.

Lihat Juga : BNPB Catat 3.207 Bencana di Indonesia, 95 Persen Banjir hingga Longsor

Sedangkan, Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa pada 2023 Pemprov DKI harus mengejar ketertinggalan program penanganan banjir. Menurut anggota Fraksi PDIP Dwi Rio Sambodo lima tahun terakhir tidak ada aksi nyata penanggulangan banjir.

"Semoga tahun 2023 ini Pemprov DKI Jakarta mengejar pembangunan sodetan Ciliwung sembari mengejar ketertinggalan normalisasi sungai di Jakarta," papar Rio.