Pemprov Sulbar Dorong Pelayanan Mudah dan Murah Mengurus Izin Tambang

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) mendorong pelayanan perizinan tambang lebih murah dan mudah. Hal ini dilakukan guna menghidupkan usaha pertambangan di Sulbar.

Demikian disampaikan Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik saat membuka acara Sosialisasi Pengendalian Pengawasan Izin Usaha Pertambangan Kepada Para Pelaku Usaha Pertambangan Khususnya Golongan Batuan se-Sulawesi Barat di Graha Sandeq PKK, Senin (14/11).

"Kita mendorong Sulbar bisa memaksimalkan potensi sumber daya alam, makanya kuncinya adalah pelayanan, hadirkan pelayanan yang mudah. Semudah-mudahnya dan seefektif mungkin," ujar Akmal Malik dalam keterangannya.

Sosialisasi Pengendalian Pengawasan Izin Usaha Pertambangan Kepada Para Pelaku Usaha Pertambangan Khususnya Golongan Batuan se-Sulawesi Barat di Graha Sandeq PKK, Senin (14/11). Foto: Arsip Pemprov Sulbar

Kemudian, lanjut Akmal, penting pula penyedia layanan menghadirkan data potensi yang ada. Akmal juga meminta Dinas SDM agar dapat memberikan pelayanan perizinan lebih cepat.

PJ Gubernur Sulbar juga memaparkan Data Desa Presisi di salah satu wilayah sebagai contoh pentingnya data dalam memetakan potensi daerah tersebut. Akmal menambahkan, rumitnya pelayanan perizinan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Sulbar.

"Ekonomi kita selalu terendah. Kemiskinan begini terus dan penggunaan meningkat terus," kata Akmal Malik.

Dia berpesan, pemetaan data juga penting bagi pelaku usaha pertambangan dalam melihat status hutan yang akan dikelola. Sebab, banyak wilayah Sulbar yang masuk hutan lindung.

"Hati-hati agar kegiatan eksplorasi jangan sampai menyentuh hutan lindung nanti konflik hukum," kata Akmal Malik.