Komisi II DPR Ungkap Dugaan Pemilihan Panwaslu Terindikasi KKN

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang, mengungkap adanya dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang terjadi di lapangan dalam rangka seleksi hingga pemilihan tenaga pengawas pemilu (Panwaslu).

Kata dia, dugaan itu menguak seiring banyaknya tenaga panwaslu terpilih belakangan ini dianggap tidak memiliki kapabilitas kerja sebagai tenaga pengawas. Sebaliknya para peserta yang dianggap berkualitas justru tersisihkan dalam seleksi yang berlangsung.

"Ini fakta di lapangan, yang terpilih panwaslu dasarnya KKN, yang tidak paham tentang fungsi dan kewenangan Bawaslu terpilih. Di lapangan banyak itu terjadi pak Ketua Bawaslu, tolong ini dikoreksi pak Ketua dan teman-teman Komisioner Bawaslu," kata Junimart dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama Bawaslu, Selasa (15/11).

Untuk itu Junimart meminta hal ini untuk ditelisik lebih dalam. Bahkan dibentuk tim investigasi guna mengungkap dugaan tersebut.

"Caritahu dan bentuk tim investigasi. Bahkan banyak sebenarnya bos-bos Bawaslu di daerah yang tidak tunduk kepada Bawaslu pusat, betul nggak itu?," ujar Junimart.

Lebih lanjut, Politisi PDI-Perjuangan itu mendesak Ketua Bawaslu, Rahmad Bagja untuk segera membersikan praktik KKN tersebut, dengan tujuan agar pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang dapat berlangsung dengan jujur dan adil.

"Transaksional dalam penentuan kelulusan Panwaslu telah terjadi, saya punya bukti untuk. Terjadi like or dislike. Tolong dicermati lah," katanya.

"Kami ingin penyelenggara pemilu itu bersih, sekali lagi saya tekankan tolong dikoreksi Bawaslu integritas dan kinerja Bawaslu tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota Saudara Ketua Bawaslu Pusat," ujarnya.

"Jadi nggak segampang itu orang bisa jadi ketua bawaslu provinsi, ketua bawaslu kabupaten/kota dan panwaslu. Karena garda terdepan itu panwaslu, jangan orang masuk jadi panwaslu cari makan pak, ini pengabdian, bukan cari makan, apa lagi cari kaya," tegas Junimart.

Sebelumnya dalam rapat tersebut, Junimart Girsang juga mengkritisi usulan Bawaslu yang meminta perpanjangan hari kerja penyelenggaraan pemilu.

"Saya melihat banyak Bawaslu menambah hari hari, coba dicermati pak, kalau tambah hari hari kami yang repot pak, kita sudah sepakat, sudah ketemu Ketua Mahkamah Agung, sudah jelas semua urusannya, aturan jangan tambah hari lah, cukup ditingkatkan SDM-nya ," kata Junimart.