Pengamat: Usul Megawati Tak Ubah Nomor Urut Parpol Tak Adil

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus tak sepakat dengan usul dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tentang tak mengubah nomor urut partai politik dalam pemilu.

Lucius menilai usulan itu akan menimbulkan ketidakadilan. Dia menyebut partai-partai lama akan mendapat banyak keistimewaan dari aturan itu.

Lihat Juga : Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Diubah pada Pemilu 2024

"Saya kira juga itu seperti melanjutkan praktik yang cenderung tak adil. Setelah parpol parlemen tak perlu mengikuti verifikasi faktual, lalu mereka juga tak perlu mengikuti undian nomor urut," kata Lucius kepada CNNIndonesia.com, Rabu (16/11).

Lucius berkata aturan itu akan memudahkan partai lama untuk menarik perhatian publik. Mereka tak perlu repot-repot mempromosikan nomor urut ke masyarakat.

Sementara itu, partai baru tetap berjuang dari nol untuk memperkenalkan nomor urut mereka. Menurutnya, hal itu akan berpengaruh pada perolehan suara.

"Prinsip keadilan bagi semua peserta pemilu itu jadi sulit dijelaskan jika keistimewaan-keistimewaan untuk sebagian peserta diberikan dan yang lainnya tidak," ujarnya.

Lihat Juga : Perppu Pemilu Tampung Usul Megawati Tak Ubah Nomor Urut Parpol 2024

Lucius juga mengkritik langkah DPR ikut campur dalam memasukkan aturan itu dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

Dia mengingatkan DPR tak punya ruang dalam pembentukan perppu.

"Waduh kok DPR ikut siap-siap perppu juga? Perppu kok direncanakan seperti undang-undang? Padahal mestinya sih perppu itu untuk menjawab kemendesakan situasi," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengusulkan agar nomor urut partai politik tak diubah setiap pemilu. Dia menilai perubahan akan membebani partai dalam menyiapkan alat peraga kampanye.

Lihat Juga : KPU Pertimbangkan Usul Megawati Nomor Urut Parpol Tak Diubah

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan hal itu sudah masuk dalam perppu pemilu. Dia menyebut partai yang lolos ke DPR tak perlu lagi ikut pengundian nomor urut.

"Nah, yang terakhir soal nomor urut. Ini ada aspirasi waktu itu berkembang dan kemudian kita diskusikan. Alhamdulillah dalam diskusi itu pemerintah tak keberatan, KPU juga tak keberatan, fraksi-fraksi juga cuma satu yang waktu itu minta dipertimbangkan," ujar Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/11).