Cegah Anggota Timses, KPU Beberkan Profil Calon Petugas Pemilu

Komisi pemilihan Umum (KPU) akan membeberkan rekam jejak calon petugas ad hoc pemilu untuk mencegah keterlibatan anggota partai politik atau tim sukses.

Komisioner KPU Parsadaan Harahap mengatakan hal itu akan dilakukan pada tahap uji publik. KPU akan mengumumkan profil kandidat anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu 2024.

"Kami mengharapkan ada masukan dan partisipasi masyarakat secara luas sehingga ini akan sangat membantu kepada KPU untuk memutuskan siapa yang kemudian memang secara personal belum pernah menjadi anggota partai atau pernah menjadi tim sukses," kata Parsadaan di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (17/11).

Selain itu, KPU juga akan mengecek Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). KPU akan memastikan apakah calon petugas pemilu terdaftar sebagai anggota parpol atau tidak.

Parsadaan memastikan KPU teliti dalam proses rekrutmen anggota PPK dan PPS. KPU ingin menyelenggarakan pemilu dengan sumber daya manusia yang netral.

"Ini akan menjadi atensi kami agar memastikan seluruh jajaran kami benar-benar sesuai dengan persyaratan yang kami sampaikan," ujarnya.

KPU juga mewaspadai praktik "dagang sapi" atau jual beli jabatan dalam proses rekrutmen. Parsadaan mengatakan hal itu harus menjadi perhatian khusus karena berpengaruh pada kemurnian suara. KPU akan memperketat pengawasan dalam seleksi para petugas pemilu.

"Kami berharap teman-teman di daerah, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota harus secara fokus dan serius melakukan proses ini dan memastikan proses ini tidak masuk dalam ranah dagang sapi," kata dia.

KPU akan merekrut anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk menyiapkan Pemilu Serentak 2024. Rekrutmen akan dimulai 18 November untuk PPK dan 20 November untuk PPS.