Imigrasi Tangkap WN Korsel Promotor Konser We All Are One

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menangkap seorang warga negara Korea Selatan (WN Korsel) berinisial PJ.

PJ merupakan promotor konser K-Pop We All Are One, yang seharusnya diselenggarakan pada 11-12 November lalu. PJ masuk ke Indonesia menggunakan Visa on Arrival (VOA).

Lihat Juga : Rombongan WN Korsel Ditangkap Usai Seleksi Bakat TV KBS di Mal Jakarta

"Saya sudah perintahkan Direktur Wasdak (Pengawasan dan Penindakan) Keimigrasian agar tegas dan tetap berpegang pada aturan hukum dalam menangani kasus tersebut karena sudah banyak masyarakat Indonesia yang dirugikan karena terlanjur membeli tiket," ujar Plt. Dirjen Imigrasi Widodo Ekatjahjana, Rabu (23/11).

Pada Sabtu (5/11) lalu, pihak penyelenggara melalui akun instagram @weareallone_official mengumumkan pengunduran konser hingga bulan Januari 2023. Ketidakjelasan itu mengundang amarah penonton yang sudah membeli tiket.

Bahkan, hingga saat ini para penonton terus membagikan cuitan dengan mencantumkan tagar #weallareone_refundmymoney agar PJ sebagai CEO bisa segera ditemukan dan dimintai pertanggungjawabannya.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak empat orang warga negara Korsel ditangkap petugas imigrasi pada Senin (21/11) di pusat perbelanjaan di daerah Jakarta Selatan atas dugaan penyalahgunaan VOA untuk bekerja.

Lihat Juga : Cerita Evakuasi Bocah Selamat Usai 3 Hari Terkubur Runtuhan Gempa

Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa mereka ternyata adalah anggota tim kreatif yang didatangkan PJ dari Korsel untuk acara yang berbeda.

Penangkapan tersebut membawa petugas kepada PJ yang kemudian turut diamankan karena kedapatan menggunakan VOA untuk bekerja di Indonesia, di samping melakukan dugaan tindakan penipuan.

"Hingga saat ini kasus masih kami dalami dan sedang dilakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait. Saya mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dengan modus penipuan melalui konser-konser K-Pop seperti ini," kata Widodo.

Widodo meminta kerja sama dari pihak kedutaan besar negara untuk membantu imigrasi dalam mengantisipasi pelanggaran hukum oleh orang asing di Indonesia.