Sekda Cianjur: Masalah Distribusi Logistik ke Pengungsi Belum Tuntas

Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur Cecep Alamsyah mengaku masih ada sejumlah masalah pendistribusian bantuan logistik yang belum tuntas usai bencana gempa 5,6 magnitudo.

Cecep mengklaim hal itu salah satunya dikarenakan masih ada pengungsi yang tidak sabaran dan langsung mengambil bantuan ke posko pusat. Padahal posko pusat telah menyalurkan bantuan hingga ke tingkat masing-masing kecamatan terdampak.

"Persoalan distribusi logistik sampai saat ini memang menjadi masalah yang belum terselesaikan secara tuntas. Tetapi kita berhadapan dengan manusia, mungkin ada yang tidak sabar," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (25/11).

Kendati demikian, dalam kesempatan yang sama Kepala BNPB Letjen Suharyanto mengatakan saat ini proses pendistribusian logistik sudah berjalan dengan lebih baik.

Ia juga menyebut penyaluran logistik dan bantuan bisa langsung dilakukan masyarakat dengan tetap dikawal kepolisian.

"Pendistribusian sudah berjalan lebih baik, bahkan yang ingin mendistribusikan logistik secara langsung tidak melalui posko inti diizinkan tapi tetap dikawal kepolisian," ujar Kepala BNPB, Suharyanto.

Lihat Juga : Korban Tewas Gempa Cianjur Bertambah Jadi 310 Orang, 24 Hilang

Suharyanto menambahkan hingga hari ini jumlah tenda pengungsian ada sebanyak 140 titik pengungsian. Di setiap kecamatan yang terdampak satu tenda pengungsian utama.

"Per Hari ini mendata ulang titik-titik pengungsian, yang sudah di survei di kabupaten Cianjur ini, ada 140 titik pengungsian, baik kekuatan yang besar maupun yang kekuatan 5-10 orang," paparnya.

"Ini terpencar sehingga dibutuhkan kekuatan ekstra untuk pendistribusian logistik," sambungnya.

Sebelumnya sejumlah warga terdampak gempa Cianjur mengeluhkan proses penyaluran bantuan dari pemerintah terlalu birokratis dan berbelit.

Nurdin (28), warga Desa Rancagoong, Kecamatan Cilaku, Cianjur, Jawa Barat mengaku untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pasca gempa tidak semudah yang dibayangkan.

Nurdin bercerita, untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah dirinya harus terlebih dahulu membuat permohonan secara tertulis. Setelahnya, permohonan itu harus mendapatkan tanda tangan dari RT, RW, atau Desa setempat.

"Sumber bantuan yang bersumber dari instansi pemerintah rata-rata dipersulit dengan birokrasi. Harus ada pengajuan tertulis yang ditandatangani oleh RT, RW atau Desa," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (24/11) malam.

Karenanya, kata Nurdin, mayoritas warga di sana lebih memilih mengambil bantuan yang disalurkan dari pihak yayasan atau komunitas. Pasalnya bantuan dari pihak-pihak tersebut dirasa lebih bersifat personal dan lebih mudah.

"Karena pengajuan ke instansi pemerintah kebanyakan dipersulit oleh hal administratif atau birokrasi," jelasnya.

Lihat Juga : Cerita Guru SD Lihat Sahabat Tertimbun Longsor Gempa Cianjur