Transportasi Publik di Jakarta: Saat Ini dan Masa Depan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya dalam mengembangkan transportasi publik. Hal ini guna mendukung kegiatan sosial dan perekonomian masyarakat, serta mengurangi ketergantungan penggunaan kendaraan pribadi.

Hasilnya, perkembangan transportasi publik di Jakarta sangat pesat jika dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Sebagai ibu kota negara dan pusat kegiatan ekonomi Indonesia, transportasi publik sangat dibutuhkan di Jakarta.

Dalam lima tahun terakhir, cakupan pelayanan transportasi publik di Jakarta sudah meningkat sebanyak hampir dua kali lipat dari 42 persen menjadi 82 persen. Hal ini disebabkan oleh intervensi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengintegrasikan berbagai moda transportasi publik melalui program JakLingko.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan mengatakan, melalui JakLingko, pemerintah berusaha untuk mengintegrasikan tidak hanya moda transportasi publik, namun juga rute, sistem pembayaran, dan manajemennya.

Anies menambahkan, meski transportasi publik di Jakarta sudah dikembangkan sejak bertahun-tahun lalu, namun pengoperasiannya masih dilakukan secara individual. Sehingga program JakLingko diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai operator yang ada ke dalam satu sistem.

Perubahan ini dirasakan oleh masyarakat pengguna transportasi publik, salah satunya Mikael. Peningkatan cakupan pelayanan transportasi publik juga meningkatkan mobilitas masyarakat akibat kemudahan akses layanan.

Bagi Mikael, perkembangan yang dirasakan yakni kemudahan pembayaran yang terintegrasi untuk berbagai moda transportasi melalui metode pembayaran cashless. Namun demikian, terkadang metode pembayaran tersebut masih mengalami kendala.

"Sekarang sudah cashless, tapi masih suka macet dan tak terbaca (oleh mesin pembayaran)," kata Mikael dikutip Kamis (17/11).

Infrastruktur pendukung transportasi publik pun terus diperbaiki. Pembangunan fasilitas ramah disabilitas, seperti ramp, eskalator, dan lift, semakin ditingkatkan. Walaupun belum ada di semua halte dan stasiun, Mikael berharap ke depan seluruh halte dan stasiun akan dilengkapi dengan fasilitas tersebut.

Selain itu, dengan semakin berkembangnya transportasi publik dan tingginya antusias masyarakat dalam menggunakan, jumlah penggunaan kendaraan pribadi di jalan pun semakin berkurang.

Dalam beberapa tahun terakhir, Provinsi DKI Jakarta telah mengalami penurunan tingkat kemacetan. Pada tahun 2021, Provinsi DKI Jakarta menduduki peringkat ke-46 sebagai kota paling macet di dunia.

Peringkat ini turun cukup signifikan apabila dibandingkan dengan tahun 2017. Di mana saat itu Provinsi DKI Jakarta menduduki peringkat ketiga sebagai kota paling macet di dunia.

Dengan pencapaian ini, Jakarta juga menargetkan untuk mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi, yang pada 2019 masih sebesar 60 persen, ke transportasi publik pada 2029 semakin besar.

Pekerja sektor transportasi publik sekaligus anggota Serikat Pekerja Transportasi Jakarta (SPTJ), Riyan dan Siti, juga merasakan perkembangan transportasi publik di Jakarta. Mereka menggarisbawahi kemudahan mobilitas masyarakat yang tentunya berimbas terhadap mereka sebagai pekerja sektor transportasi publik.

Diharapkan ke depannya seluruh transportasi dapat terintegrasi, ramah lingkungan, dan semakin berguna untuk mendukung kegiatan masyarakat.

Akan tetapi, peningkatan aktivitas dan mobilitas masyarakat ini tentu akan berimbas kepada krisis iklim. Di mana salah satunya adalah peningkatan intensitas cuaca ekstrim. Hal ini juga menjadi tantangan tersendiri terhadap pekerja di sektor transportasi publik, sebagaimana mereka sangat berpotensi untuk terpapar cuaca ekstrim tersebut setiap harinya.

Dalam menanggulangi dan mengurangi dampak krisis iklim, melalui transportasi publik, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berusaha untuk meningkatkan elektrifikasi armada bus TransJakarta.

Saat ini, sudah terdapat sekitar 40 armada bus listrik yang diharapkan akan terus bertambah menjadi 100 armada pada akhir tahun 2022. Anies menyampaikan bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki target untuk mengelektrifikasikan semua armada bus di tahun 2030.