Sidak Ombudsman Bali soal Solar Langka, Kuotanya Tersedot Event G20

Pihak Ombudsman RI Provinsi Bali melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait langkanya BBM jenis solar di Pulau Dewata tersebut dalam beberapa waktu terakhir hingga menimbulkan antrean panjang kendaraan.

Ombudsman pun mendapatkan keterangan bahwa salah satu alasan terjadi kelangkaan solar adalah kuota yang habis karena tersedot rangkaian ajang G20 di sana, yang puncak acaranya pada November lalu.

"Khususnya [kelangkaan] BBM jenis solar bersubsidi akhir-akhir ini, hingga mengakibatkan penumpukan antrean kendaraan dan kemacetan di jalan raya," kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali, Sri Widhiyanti, dalam keterangan tertulis yang diterima Kamis (8/12).

Sidak Ombudsman dilakukan ke sejumlah SPBU di Denpasar dan Kantor PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region V Sales Area Retail Bali.

Dari hasil sidak yang dilakukan ke sejumlah SPBU di Kota Denpasar, pihak Ombudsman mendapati ada pom yang ketersediaan solarnya  sempat kosong. Namun per  6 Desember 2022 telah mendapat pengiriman yakni sebanyak 13.000 liter untuk solar dan 5.000 liter pertalite.

Ada juga SPBU ketersediaan solar dan pertalite-ny kosong, dan ada yang tutup karena BBM kosong total. Dan, sambungnya, ada SPBU yang masih menunggu pengiriman untuk solar dan pertalite karena dijadwalkan Kamis sore hari pengiriman telah sampai.

"Saat ini BBM yang aman adalah pertamax turbo dan dextlite. Setiap pihak yang dimintai keterangan di SPBU tersebut mengungkapkan bahwa benar kuota solar untuk tahun 2022 per SPBU telah habis," kata Sri.

Kuota BBM di Bali dan G20

Kemudian dari keterangan yang didapatkan saat mengunjungi  Kantor PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region V Sales Area Retail Bali, Ombudsman mendpatk keterangan bahwa memang benar kuota BBM, terutama jenis solar dan pertalite di provinsi itu telah habis buat tahun ini.

Demikian keterangan yang didapatkan Ombudsman dari Gusti Anggara yang merupakan Sales Area Manager Retail Jatimbalinus dan timnya.

Ombudsman mendapat keterangan bahwa Provinsi Bali mendapat kuota sekitar kurang lebih 191.743 ribu liter untuk JBT atau bio solar pada tahun 2022 oleh Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas. Kemudian, kuota BBM per SPBU sudah ditentukan BPH Migas pula.

Dari keterangan di kantor Pertamina itu, Ombudsman pun mendapat informasi realisasi pemakaian kuota BBM per kabupaten dan kota se-Provinsi Bali telah mendekati angka 100 persen. Ada pula satu kota dan tiga kabupaten di Bali yang pemakaian kuotanya  telah melewati 100 persen yakni Kota Denpasar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Klungkung.

Mereka pun tak menutup mata salah satu yang membuat pemakaian kuota BBM di Bali itu mencapai 100 persen sebelum tahun berakhir adalah karena rangkaian G20 hingga puncaknya pada pertengahan November lalu.

"Event G20 yang diselenggarakan pada bulan November lalu membutuhkan dan menghabiskan banyak BBM dan bisa dibilang menjadi salah satu penyebab kelangkaan BBM yang terjadi pada saat ini," ungkap Sri.

Surat ke BPH Migas

Untuk mengatasi kelangkaan BBM di wilayah yang telah mencapai 100 persen, sebagai langkah awal Ombudsman mendapat laporan bahwa telah ada pengalihan kuota antarkabupaten/kota se-Bali. Sementara, untuk pemenuhan stok sampai akhir tahun, Pertamina telah menyurati BPH Migas agar diberikan izin melakukan pengalihan BBM antarprovinsi ataupun melakukan kebijakan-kebijakan yang dirasa tepat mengatasi masalah tersebut.

Koordinasi dilakukan pula dengan Terminal BBM Pesanggaran dan Manggis di Bali agar suplai dilakukan bersamaan agar konsumen tidak panik. Dan,  diharapkan untuk kendaraan tambang untuk proyek pemerintah yang ada di Bali agar menggunakan BBM non subsidi.

Sri menerangkan bahwa Pertamina area Bali normalnya menyalurkan 660.000 liter solar per hari. Namun, pada 6 dan 7 Desember 2022, mereka tleah menyalurkan 840.000 liter solar per hari atau 20 persen di atas normal.

Dari penjelasan tersebut pihaknya berharap pihak Pertamina terus menyampaikan perkembangan terkini kondisi kebutuhan BBM di Bali kepada BPH Migas. Sehingga, sambungnya, BPH Migas bisa membuat regulasi dan kebijakan yang tepat terkait penyelesaian masalah BBM di Bali terutama terkait kuota solar yang sudah habis di tahun ini.