Siswa SDN Pocin 1 Depok Berhak Pendidikan Layak
Sudah lebih dari satu bulan siswa SDN Pondok Cina 1, Depok, Jawa Barat, belajar tanpa guru. Mereka memilih bertahan meski lahan sekolahnya akan dipakai untuk pembangunan masjid oleh Pemerintah Kota Depok.
Para siswa sekolah tersebut telah diminta untuk pindah sekolah ke SDN Pocin 3 dan 5.
Tetapi tidak semua siswa bersedia untuk pindah, ada yang memilih bertahan dan mereka terpaksa belajar di kelas tanpa didampingi oleh guru. Setidaknya ada 200 siswa yang memilih menetap.
Satpol PP Kota Depok pun telah mendatangi sekolah tersebut untuk merobohkan bangunan pada Minggu (11/12). Namun, niat aparat untuk mengosongkan lahan diadang orang tua murid.
Mereka memutuskan mundur dan mengurungkan niat. Kepala Satpol PP Kota Depok Lienda Ratnanurdianny mengatakan pihaknya menunda pembongkaran sekolah setelah mendapat masukan aparat kepolisian.
Lienda mengatakan para orang tua siswa akan diberi ruang untuk berdialog dengan Pemkot Depok. Ia menyebut pihaknya tetap akan memusnahkan bangunan sekolah tersebut.
Perwakilan Koalisi Pendidikan Nasional (KPN) Iman Zanatul Haeri mengatakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil turut terlibat dalam proses alih fungsi lahan sekolah tersebut.
"Kasusnya diawali dengan Ridwan Kamil datang ke sekolah tersebut, Februari 2022. Jadi awalnya Pak Ridwan Kamil datang ke sana meninjau, tiba-tiba datang surat dari dinas soal relokasi," kata Iman saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (12/12) malam.
Dalam rencana pembangunan masjid, Pemprov Jawa Barat juga terlibat untuk pendanaan. Oleh karena itu, kata Iman, Ridwan Kamil seharusnya aktif memediasi orang tua siswa dan Pemkot Depok soal relokasi sekolah.
"Kalau Pak Ridwan Kamil sepakat pendidikan harus diutamakan, pembangunan masjid bisa cari lahan yang bagus. Kalau memang dukung anak-anak untuk terus belajar, harusnya itu bisa membantu melakukan komunikasi, atau menekan wali kota, jangan seperti ini, jangan seperti itu," ujarnya.
Di sisi lain, Iman menyoroti pemindahan siswa ke sekolah lain imbas rencana pembangunan masjid. Menurutnya, Pemkot Depok seharusnya sudah menyiapkan kelas-kelas tambahan bagi siswa yang diminta pindah sekolah.
"Harusnya dari awal kan juga mereka bangun, ditambah kelasnya, di SDN 5 (Pocin). Ini mereka baru melakukan ini setelah ada gelombang protes. Berarti kan memang dari awal sangat meremehkan masyarakat sekali," katanya.
Kabid Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) ini mengatakan hak siswa memperoleh pendidikan telah dicederai lantaran polemik relokasi telah mengganggu proses belajar mengajar.
"Rumah ibadah dan sekolah itu layanan publik, jangan dihadap-hadapkan seperti ini," katanya.
Berlanjut ke halaman berikutnya...