Puluhan simpatisan dan anggota Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Sulawesi Selatan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jalan AP Pettarani, Makassar, Rabu (21/12).
Berdasarkan pantuan, demonstrasi tersebut massa didominasi kalangan ibu rumah tangga dan anak-anak sambil menggunakan mobil bak terbuka dan pengeras suara.
Massa menuntut agar KPU menghentikan proses Pemilu dan mengaudit KPU terkait transparansi data partai politik calon peserta Pemilu 2024 kepada rakyat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita menuntut agar KPU RI menghentikan proses Pemilu dan lakukan audit kepada KPU untuk transparansi data parpol kepada rakyat," kata koordinator aksi Haerul Anwar di lokasi.
Lihat Juga : |
Partai PRIMA Sulsel, kata Haerul, menduga ada tindak kecurangan yang dilakukan KPU sehingga merugikan partainya, lantaran dinyatakan tidak lulus administrasi untuk menjadi peserta pemilu 2024.
"[Partai] PRIMA [dinilai KPU] tidak memenuhi syarat pada persoalan administrasi," katanya, "Padahal kami sudah memenuhi syarat-syarat yang ada di PKPU."
Menurut pihaknya, partai PRIMA telah memenuhi keanggotaan sesuai PKPU di tiga provinsi dan 7 kabupaten/kota yang dimaksud KPU tak terpenuhi untuk menjadi peserta Pemilu 2024.
Selain itu, sejak perkara digelar di Bawaslu sebelumnya, pihaknya telah pula memenuhi syarat yang dibutuhkan. Oleh karena itu, mereka menuntut transparansi dan audit guna mengetahui alasan KPU menyatakan partainya tidak memenuhi syarat keanggotaan.
"Sejak tidak dimenangkan di Bawaslu kekurangan anggota kita kurang 8.900 orang di 22 provinsi dan 151 kabupaten/kota. Bawaslu memberikan kita waktu 1X24 jam untuk memenuhi. Dan, kami telah mengumpulkan hampir 40 ribu keanggotaan. Jadi kami sudah memasukkan data itu dua kali lipatnya," klaim Haerul.
Pihaknya pun menyinggung soal laporan investigasi media massa yang memberitakan dugaan manipulasi data calon peserta parpol oleh KPU.
"Berdasarkan laporan investigasi yang kami ikuti dari media, KPU ada bermain dalam manipulasi data itu. Atas dasar itu kami menginginkan KPU membuka audit data ini supaya kita tahu, karena hak berdemokrasi itu dijamin oleh negara," katanya.
Dalam aksi tersebut, pihak KPU Sulsel tidak ada yang menemui massa aksi. Beberapa saat setelah melakukan orasi bergantian, massa aksi pun meninggalkan lokasi unjuk rasa.