Natal, Gubuk Derita dan Cilegon yang Hampa Gereja

Ibu dari dua anak, Marbun, tak bisa menyembunyikan wajah sedih saat keluarganya hanya bisa pasrah tak bisa berangkat dari tempat tinggal mereka di Cilegon ke gereja di Serang, Banten, untuk ikut misa malam natal, Sabtu (24/12).

Hingga pukul 15.00 WIB, perempuan paruh baya warga Cilegon ini belum mendapat tumpangan mobil untuk berangkat, sementara jam ibadah yang dijadwalkan gereja di Serang semakin mepet.

Marbun membutuhkan tumpangan mobil untuk berangkat dari kediamannya di Kelurahan Gerem, Kota Cilegon menuju ke gereja terdekat yakni Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang berada di Kota Serang, Banten.

Dia harus ke gereja yang berjarak sekitar 30 kilometer itu, karena di kotanya tinggal tak ada satu pun rumah ibadah umat Kristiani.

Di malam natal 2022 ini, jemaat dari Cilegon mendapat jam ibadah pada pukul 16.00 WIB di gereja HKBP Serang.

"Jujur dalam hati kecil ini menangis, di mana umat Kristiani seluruh dunia merayakan kelahiran sang juru selamat buat kami, tetapi saya dan anak-anak saya enggak bisa berangkat karena memang transportasi kami yang tidak ada," kata Marbun kepada CNNIndonesia.com, Sabtu petang.

Lihat Juga : Cilegon dan Gereja yang Tak Pernah Ada Saat Natal

Tidak ada opsi yang bisa diambilnya ketika tak mendapat tumpangan mobil ke Serang.

Dia tak mau nekat naik sepeda motor membawa dua anaknya menuju Serang. Apalagi, sambungnya, satu dari dua anaknya masih berusia kurang dari tujuh tahun.

Bila naik angkutan umum pun, dia mengaku kesulitan, termasuk pula daerah rumahnya yang tak dilewati kendaraan umum.

"Kalau naik motor karena kan bapaknya [suami dia] sudah tidak ada [meninggal]. [Kalau] saya sendiri [yang mengendarai motor] tidak berani terlalu jauh," katanya.

"Saya berdoa di rumah saja," imbuhnya pasrah.

Bukan kali ini saja ia tak bisa berangkat karena tak punya transportasi. Dari pengakuannya, ia hanya terhitung jari ke gereja pada tahun ini.

"Bukan malas tapi karena memang akses terlalu jauh, jadi kami terpaksa tidak berangkat gereja. Selama ini saya dalam setahun bisa dihitung jari ke gereja," katanya.

Untuk ke gereja saban Minggu, ia mengaku harus bertanya jauh hari kepada saudara maupun tetangganya soal tumpangan. Sementara jam ibadah di hari Minggu adalah pukul 08.00 WIB.

"Jauh hari saya harus menanyakan apakah kalian berangkat, apakah saya dengan anak-anak bisa ikut serta, baru saya siap untuk berangkat," katanya.

Lahan proyek pembangunan Gereja HKBP Maranatha di Lingkungan Cikuasa, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Banten, Jumat, 23 Desember 2022. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Lihat Juga : Ma'ruf soal Gereja di Cilegon: Kalau Penuhi Syarat Tak Boleh Ditolak

Sebenarnya, kata dia, ada seorang jemaat yang setiap minggunya meminjamkan bus untuk jemaat lainnya yang tak punya kendaraan.

Namun lagi-lagi, Marbun jarang kebagian tempat lantaran letak rumahnya yang jadi urutan belakang.

"Otomatis kami kalau mau bareng sudah enggak muat, udah itu anak masih kecil, kalau saya sendiri berdiri di bus enggak masalah, tapi karena bawa anak terpaksa tidak bisa," katanya.

Marbun menyampaikan harapannya agar pembangunan gereja HKBP Maranatha Cilegon bisa segera diproses. Kini, pembangunan itu mengalami hambatan meski persyaratan disebut telah terpenuhi.

"Kami mohon dengan hati tulus, pihak-pihak terkait kami mohon dengan sangat agar berikan izin gereja," kata dia.

Hari itu, nasib serupa Marbun dan dua anaknya hampir dialami Lasraya. Lasraya dan seorang anak perempuannya hampir tak dapat transportasi dari Cilegon untuk ke HKBP Serang.

Beruntung, ia mendapat tumpangan di menit-menit akhir keberangkatan rombongan tetangganya. Ketika tiba di Serang, jemaat sudah hampir memenuhi gedung gereja.

"Kalau gereja jadi di Cilegon, biar juga gubuk derita dibikin, yang penting enggak kehujanan," kata Lasraya.

Pembangunan gereja di lahan yang sudah disediakan jemaat di Cilegon itu selama bertahun-tahun ini masih terkendala izin pembangunan.

Pendeta Hotman, pimpinan jemaat HKBP Maranatha Cilegon mengatakan pihaknya sudah mengantongi persyaratan utama untuk pendirian gereja di tempat itu.

Sejumlah syarat diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

Syarat itu antara lain 90 daftar nama dan KTP dari jemaat pengguna rumah ibadat, 60 dukungan dari masyarakat setempat yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa.

"Kita sudah dapatkan itu bahkan 70 dukungan masyarakat, minimal pengguna rumah ibadah 90 jemaat, kita saat ini Jemaat di Kota Cilegon 3.903 jiwa," kata Hotman.

Hingga saat ini, ia menyebut prosesnya mentok di pihak Kelurahan Gerem. Merujuk aturan, jika proses di Kelurahan selesai, pihak HKBP tinggal meminta rekomendasi tertulis dari Kemenag Kanwil Cilegon dan Forum Kerukukan Umat Beragama (FKUB).

Setelahnya panitia pembangunan rumah ibadah mengajukan permohonan kepada walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadah.

Pada September lalu, Wali Kota Cilegon Helmy Agustian sempat berkomentar soal polemik ini. Ia mengklaim proses perizinan pembangunan gereja masih berproses di tingkat kelurahan, belum sampai tingkat wali kota.

"Pertama, ini dalam proses, proses masih di tingkat kelurahan. Jadi belum pernah sampai di wali kota. Adapun yang kemarin diberikan kemarin itu informasi menjalankan proses," kata Helldy usai bertemu Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Rabu (14/9).

CNNIndonesia.com telah meminta konfirmasi kepada Lurah Gerem, Rahmadi soal proses pendirian gereja HKBP. Namun yang bersangkutan menolak memberikan komentar.

"Ah saya enggak mau komentar kalau masalah itu," kata Rahmadi ditemui di kantornya, Jumat.

Lihat Juga : Rektor UIN Sebut SK Bupati Acuan Tolak Gereja di Cilegon Diskriminatif