Ahli Respons Menkes Tak Awasi Ketat Pelancong dari China: Harus PCR

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Rahmad Handoyo mengaku sepakat dengan pemerintah yang memutuskan untuk tidak mengetatkan pintu masuk serta pengetatan protokol kesehatan virus corona (Covid-19) bagi pelancong China yang akan datang ke Indonesia.

Wacana pengetatan pintu masuk itu menyusul pemerintah China yang akan membuka kembali perbatasan mulai 8 Januari 2023 di tengah kenaikan kasus virus corona yang masih terjadi di negeri tirai bambu itu.

"Saya kira protokol pintu masuk kita sudah cukup baik. Dan apapun pertahanan yang dilakukan negara manapun dengan menyetop penerbangan, memberlakukan screening yang ketat, terbukti terjebol juga gitu lho. Kebijakan seperti itu tidak efektif," kata Rahmad saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (4/1).

Rahmad menyebut Indonesia sudah memiliki dua bekal yang cukup efektif dalam mencegah lonjakan kasus. Pertama, warga Indonesia sudah memiliki daya antibodi Covid-19 yang tinggi secara alamiah pasca terinfeksi Covid-19.

Kedua, program vaksinasi Covid-19 di Indonesia yang sudah berjalan sejak 2021 menurutnya juga memberikan dampak yang tinggi dalam mencapai herd immunity di Indonesia.

"Nah, itu yang membedakan kita dengan China, sehingga tidak bisa kasus yang di China itu begitu meledak banyak korban itu di Indonesia nanti begitu, Karena kekebalan kelompok kita sudah terbentuk jauh lebih baik dibandingkan dengan China," kata dia.

Namun demikian, Rahmad menilai pemerintah akan melakukan kebijakan strategis seperti memperketat pintu masuk apabila terbukti terjadi lonjakan Covid-19 dalam beberapa waktu ke depan.

"Bisa juga pemerintah melakukan langkah-langkah drastis ketika kasus di China juga membuat kenaikan di Indonesia, sehingga membuat kita harus melakukan langkah-langkah cepat. Saya kira flexible, artinya pemerintah melihat perkembangan," ujar Rahmad.

Lihat Juga : Menkes: Varian Covid Baru Belum Bisa Tembus Sistem Pertahanan RI

Senada, Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nihayatul Wafiroh menilai langkah pemerintah yang belum berencana memberlakukan pengetatan pintu masuk Indonesia merupakan langkah yang tepat.

Nihayatul menyebut masyarakat Indonesia hingga global sudah tidak bisa lepas dari potensi penularan Covid-19. Dengan demikian bekal satu-satunya yang harus diperkuat adalah protokol kesehatan Covid-19 yang menjadi upaya mandiri mencegah penularan Covid-19.

"Saya kira belum perlu ada pengetatan. Tapi sosialisasi tetap ya, bagaimana menggunakan masker dan sebagainya. Menurut saya Indonesia termasuk yang masih bagus, kita masih pakai masker," kata Nihayatul di DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (4/1).

Nihayatul menilai pemerintah tak perlu menutup akses penerbangan hingga memperketat skrining tes Covid-19. Ia hanya mengusulkan agar Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) benar-benar melakukan pemantauan terhadap para Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) yang datang ke Indonesia.

Upaya itu juga sudah selaras dengan SE Satgas Nomor 25 Tahun 2022 tentang PPLN, di antaranya Pemeriksaan wajib PCR hanya dilakukan bagi PPLN yang bergejala Covid-19 memiliki suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius saat tiba di Indonesia.

"Jadi sebenarnya tanpa ada tes itu, tapi kalau KKP bekerja dengan baik ketika masuk suhunya seperti apa dicek dan sebagainya, itu juga bisa menjadi cek yang bagus untuk ketika WNA masuk ke Indonesia," ujarnya.

Lihat Juga : Menkes Ungkap Penyebab Indonesia Tak Alami Lonjakan Covid