Jokowi Bakal Kumpulkan Menteri Bahas Penanganan Pelanggaran HAM

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan mengumpulkan sejumlah menteri untuk memastikan penanganan nonyudisial pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat berjalan.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut rapat kabinet mengenai pelanggaran HAM berat akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

"Dalam waktu dekat ini, Presiden atau kabinet akan melakukan rapat khusus bicara tentang ini. Nanti akan dibagi tugas oleh Presiden," kata Mahfud melalui video di kanal YouTube Kemenko Polhukam RI, Kamis (12/1).

Jokowi, ucap Mahfud, akan menjelaskan tugas rinci para menteri terkait penanganan nonyudisial pelanggaran HAM berat. Jokowi juga akan memberi target waktu penyelesaian tugas-tugas itu.

Lihat Juga : Komnas HAM Minta Penyelesaian HAM Berat dengan Kejagung Difasilitasi

Daftar 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Diakui Presiden Jokowi. (CNNIndonesia/ Agder Maulana)

Selain itu, Jokowi akan membentuk satuan tugas (satgas) yang mengawal progres penanganan nonyudisial pelanggaran HAM berat.

"Satgas ini setiap pelaksanaannya, perkembangannya, problemnya apa, lapor kepada Presiden sampai ini terpenuhi," ucap Mahfud.

Mahfud akan terlibat memilih sosok-sosok yang akan mengisi satgas itu. Satgas tersebut akan berkantor di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta.

Sebelumnya, Jokowi mengakui ada 12 pelanggaran HAM berat masa lalu. Dia menyesalkan hal itu terjadi.

Jokowi berjanji memulihkan hak korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Dia memastikan langkah itu tak menghapus upaya penanganan lewat jalur hukum.

Lihat Juga : Analisis Setelah Jokowi Akui 12 Pelanggaran HAM Berat, 10 Upaya Lain Menanti