Mahfud MD: KPU Bodoh Kalau Mau Diintervensi soal Pemilu

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan tindakan bodoh jika mau diintervensi dalam menggelar Pemilu 2024.

"KPU saja yang bodoh kalau mau diintervensi. Kan undang-undang katakan dia independen, ada orang diintervensi oleh parpol, oleh pemda, oleh lurah, itu bodoh namanya," kata Mahfud MD di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (13/1) dikutip dari Antara.

Lihat Juga : KPU Tak Larang Anggota Parpol Daftar Calon DPD

Mahfud menegaskan sudah diatur pula dalam ketentutan bahwa pemerintah tak boleh ikut campur dalam setiap proses tahapan Pemilu 2024. Oleh karena itu, dia mengklaim justru menegur KPU setelah mendapat informasi dugaan meloloskan dan menjegal partai politik tertentu.

"Pemerintah tidak boleh ikut campur. Itu hoaks juga berita. Katanya ada campur tangan Istana. Saya justru menegur. Tanggal 10 November ada laporan, 'Pak itu KPU tidak adil, partai A suruh masukkan, partai B tidak boleh masuk'. Saya telepon, hanya itu saja," ujar eks hakim konstitusi itu.

Mahfud mengaku menelepon Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU Bernad Dermawan Sutrisno. Ia mengaku mengingatkan Bernard agar KPU tak menerima pesanan dari pihak manapun.

"Pak Bernard ini ada informasi banyak begini bener ndak? Lalu dijawab 'Tidak Pak, tegak lurus'," katanya.

"Jangan main-loh loh, semua partai, kalau satu diberi begini, yang lain diberi begini. Jangan Anda terima pesanan dari orang lain. Nah itulah sebabnya banyak formulir berubah. Itu saya negur, bukan saya intervensi," imbuh Mahfud.

Lihat Juga : Ganjar Respons Megawati Beri Sinyal Dukung Puan Capres: Otoritas Ketum

Mahfud menyebut menelepon Bernard pada 10 November 2022. Sejak saat itu, ia mengklaim tidak pernah menghubunginya lagi.

"Saya (telepon) 10 November [2022]. Saya 10 Januari [2023] ndak pernah hubungan sama dia. 10 November sekali saja ketika partai-partai mengadu kepada saya 'Pak partai saya tidak masuk'. Kenapa? 'Ada pesanan dari ini'. Pak partai saya tidak masuk tapi dimasukkan. Saya tidak mau tahu itu benar atau tidak, tapi saya telepon tanggal 10 November dan tidak lebih dari itu," klaimnya.

Menurut Mahfud, perwakilan koalisi sipil Hadar Nafis Gumay harus membuktikan dugaan intervensi kepada KPU untuk meloloskan ataupun menjegal partai tertentu sebagai peserta Pemilu 2024.

"Pak Hadar kenapa tidak telepon saya? Orang dia sahabat saya. Betul bapak ikut? Saya beri tahu. Saya ikut menegur karena dia disinyalir melenceng, bukan saya menyuruh partai ini masuk atau tidak masuk," katanya.

Lihat Juga : ANALISIS Yusril, Verifikasi Parpol dan Dugaan Kecurangan KPU di Pemilu 2024

Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi II DPR, Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih Hadar Nafis Gumay sempat menampilkan layar diduga percakapan anggota KPU Provinsi.

Tidak hanya itu, itu turut membacakan percakapan salah satu anggota KPU Provinsi tentang dugaan intervensi. Dalam percakapan yang ditampilkan itu ada dugaan Istana, Mendagri, hingga Menko Polhukam untuk meloloskan verifikasi faktual Partai Gelora.

Sebelumnya Ketua KPU Hasyim Asyari telah membantah tuduhan mereka telah memaksa dan mengintimidasi para anggota KPUD untuk meloloskan partai tertentu sebagai peserta Pemilu 2024.

"Tentu kami menyadari istilahnya ada paksaan, ada intimidasi, tentu kami tak sampai ke sana. Karena KPU provinsi dan kabupaten kota bagian keluarga besar kami," kata Hasyim saat menggelar Rapat Kerja dengan Komisi II DPR, Bawaslu, DKPP di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1).