Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta agar para ulama di Indonesia mengeluarkan ijtima alias konsensus maupun fatwa terkait hukum menerima amplop uang atau serangan fajar pada setiap gelaran Pemilu.
Hal itu Cak Imin sampaikan di hadapan ratusan orang yang hadir dalam acara Ijtima' Ulama Nusantara di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (13/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang harus ditegaskan, terutama mohon fatwa dalam ijtima ulama nusantara ini agar meneguhkan kembali hukumnya menerima amplop dalam menentukan pilihan pada setiap pemilu," kata Cak Imin.
Cak Imin meminta agar para ulama lebih intensif menyampaikan ke publik dan jemaah bahwa hak pilih jauh lebih mahal dibandingkan transaksi pragmatis yang ada seperti serangan fajar.
Cak Imin menilai politik uang akan merusak sendi-sendi demokrasi dan membuat hasil pemilu akan tercederai. Ia menilai praktik politik uang masih terjadi di Indonesia.
Wakil Ketua DPR RI itu pun beranggapan masa depan PKB akan suram apabila praktik ini terus berlangsung. Sebab modal berpolitik para kader PKB tidak setinggi itu.
"Kalau berpikir pesimistis, nampaknya masa depan agak suram buat para santri kita untuk hadir di parlemen, karena santri-santri modalnya cekak. Sementara untuk kompetisi modalnya harus besar," ujar Cak Imin.
"Satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah menghentikan, dan minimal mengurangi money politic dalam proses pemilihan pada 2024," imbuhnya.
Lihat Juga : |