Jokowi Yakin Rakyat Rusuh Jika RI Lockdown di Awal Pandemi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini rakyat akan rusuh bila pemerintah mengambil kebijakan lockdown di awal pandemi virus corona pada awal tahun 2020 lalu.

Ia mengatakan potensi rusuh itu terjadi lantaran minimnya kesempatan rakyat yang ingin mencari nafkah.

"Saat itu misalnya kita putuskan lockdown hitungan saya dalam dua atau tiga minggu, rakyat tak memiliki peluang kecil mencari nafkah. semua ditutup. Negara tak bisa memberi bantuan kepada rakyat. Apa yang terjadi? Rakyat pasti rusuh," kata Jokowi dalam Rakornas Transisi Penanganan Covid di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (26/1).

Lihat Juga : ANALISIS Moral Tipis Famili Pejabat, Larangan Dinasti Politik Masih Diperlukan

Jokowi pada akhirnya memutuskan tak melakukan lockdown ketika awal pandemi setelah dihitung. Padahal, kala itu banyak pihak yang mendesak pemerintah agar melalukan kebijakan lockdown.

Ia mengaku sampai semadi selama tiga hari untuk merespons desakan keputusan lockdown atau tidak di awal pandemi.

"Pada saat lockdown atau tak lockdown, rapat menteri 80 persen lockdown. Karena semua negara itu. Enggak DPR, partai, semuanya lockdown," kata dia.

"Saya sampai semadi tiga hari putuskan ini. Untuk putuskan lockdown atau tidak. Karena tak punya pengalaman," tambahnya.

Tak hanya itu, Jokowi juga bercerita tak ada pakem yang baku untuk menangani ketika virus Corona merebak di awal tahun 2020. Terlebih lagi, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga belum memiliki pengalaman dalam menangani pandemi.

Lihat Juga : Cerita Jokowi Semadi 3 Hari Respons Desakan Lockdown di Awal Pandemi

WHO, lanjut Jokowi, bahkan sempat mengubah kebijakan soal pemakaian masker saat awal pandemi.

"Kita ingat awal-awal dari WHO disampaikan, saya bertanya pada mereka, 'presiden nggak usah pakai masker awal-awal, yang pakai masker hanya yang batuk-batuk saja, yang kena saja'. Tidak sampai seminggu, semua pakai masker. Mereka bingung, kita juga bingung," kata dia.