Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi sipil Maleh Dadi Segoro (MDS) mengungkapkan hampir 80 persen wilayah di sepanjang jalur pantai utara (Pantura) Jawa Tengah (Jateng) yang terendam banjir pada akhir 2022 sampai awal 2023.
Beberapa wilayah tersebut di antaranya adalah Brebes, Tegal, Pemalang, Batang, Pekalongan, Kendal, Kota Semarang, dan Demak.
Koalisi MDS menilai banjir parah yang terjadi di sejumlah wilayah tersebut bukan semata-mata diakibatkan curah hujan yang tinggi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam hasil investigasinya yang berjudul 'Banjir Jawa Tengah Akhir 2022-Awal 2023: Pemerintah Hanya Lihat-Lihat', koalisi menemukan faktor lain yang turut memicu banjir di hampir seluruh wilayah Pantura Jateng itu.
Di Simpang Lima Semarang, banjir terjadi secara rutin setiap hujan turun. Koalisi mengidentifikasi banjir di Simpang Lima bukan hanya karena drainase buruk, tetapi juga dampak alih fungsi lahan.
Simpang Lima yang awalnya area rawa dan perkampungan, kemudian disulap menjadi pusat pemerintahan Jawa Tengah, dan kemudian menjadi pusat bisnis Semarang.
"Perubahan ruang di hulu daerah aliran sungai (DAS) Garang-tempat di mana Kawasan Simpang Lima berada-pun ikut memengaruhi banjir yang terjadi di Kawasan Simpang Lima," dikutip dalam laporan tersebut, Kamis (26/1).
Kemudian banjir di 7 kelurahan di sekitar Jalan Raya Kaligawe Semarang, koalisi mengidentifikasi terdaoat dua faktor utama yang menyebabkan banjir yakni geografis dan masalah pompa.
Secara geografis, wilayah tersebut berada di cekungan atau memiliki lokasi paling rendah dari wilayah lainnya. Kedua, mengenai pompa, yaitu kerusakan pompa dan kurangnya kapasitas pompa. Keduanya menjadi faktor penyebab banjir pada 2017, 2018, 2021, dan 2023.
Di kawasan Pantai Marina, banjir merendam puluhan rumah. Selain cuaca ekstrem, banjir di wilayah ini juga disebabkan tanggul yang jebol.
Sementara itu, di Kabupaten Semarang, Koalisi menyimpulkan terjadi sebagai kombinasi dari bentang alam di hulu sungai yang sudah rusak, baik karena adanya penebangan pohon maupun karena kurangnya penghijauan, dengan curah hujan yang tinggi menjadi penyebab banjir.
Selanjutnya, di Kabupaten Demak dan Meteseh, 23 desa terendam banjir rob selama berpekan pekan.
Koalisi mengungkap pembangunan infrastruktur raksasa penanganan banjir di Semarang dan sekitarnya, Tol dan Tanggul Laut Semarang-Demak (TTLSD) yang memperparah banjir rob di Pesisir Kabupaten Demak.
Investigasi atas penyebab banjir Pantura Jateng di akhir 2022 lalu tersebut dilakukan Koalisi MDS yang terdiri dari aktivis sampai akademisi. Mereka adalah Eka Handriana; Bagas Kurniawan; Risal Ubaidillah; Bagas Yusuf Kausan;Iqbal Alma Ghosan Altofani; Bosman Batubara;
Lalu, Masnuah; Cornel Gea; Arip Syamsuddin; Fajar M Andhika; Nurlaely Yuniati; dan (13) Mila Karmilah. Investigasi koalisi itu dilakukan dengan multimetode: wawancara sampai pengecekan langsung ke lapangan.
CNNIndonesia.com telah meminta tanggapan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ihwal hasil investigasi koalisi MDS itu Namun, hingga tulisan ini ditulis, Ganjar belum juga merespons.
Meskipun demikian, saat banjir terjadi, Ganjar terpantau mendatangi langsung lokasi-lokasi terdampak. Salah satunya di kawasan Pantai Marina, Semarang. Ia mengatakan hal itu dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab seorang kepala daerah terhadap warganya.
"Saya perlu turun sebagai bentuk tanggung jawab. Juga untuk check and balance. Apakah laporan ke atas sudah sesuai fakta lapangan. Apakah keluhan masyarakat sudah ditindaklanjuti dengan maksimal," kata Ganjar, Senin (2/1).
Beberapa hari sebelumnya, Ganjar juga mengimbau masyarakat mewaspadai cuaca buruk yang diprediksi berlangsung hingga awal 2023.
"Kami minta masyarakat untuk siaga, karena kondisi ini diperkirakan oleh BMKG sampai tanggal 3 Januari 2023, sehingga tiap hari harus siaga penuh. BPBD beserta relawan saya minta untuk menyiapkan kondisi kedaruratan, seperti logistik, peralatan rescue, termasuk titik-titik yang diperlukan evakuasi," katanya pada akhir Desember 2022 lalu.
Mengutip dari situs Pemprov Jateng, Ganjar mengupayakan berkomunikasi lintas sektor untuk menangani banjir terutama di Kabupaten Kudus hingga Kendeng.
Koordinasi pun dilakukan dengan Kementerian PUPR yang dipimpin Menteri Basuki Hadimuljono. Pasalnya, selain disebabkan curah hujan yang tinggi, banjir juga disebabkan pendangkalan sungai di sejumlah wilayah Pantura Jateng.
Kemudian di Kabupaten Grobogan, mendorong penanggulangan dengan melakukan perbaikan tanggul jebol di Sungai Lusi, Desa Karangsari, Brati, Grobogan, dan penanganan daerah pegunungan yang gundul.
"Sebenarnya kalautanggulnya tidak terlalu sulit, tinggalnambal saja. Tapiproblemnya ini mesti jangka panjang, sehingga SungaiLusi mesti segera ditangani dengan perubahan cuaca yang cukup ekstrem ini. Kita nggak mau tahun depan nanti terjadi lagi," kata Ganjar, 13 Januari lalu.
Buka halaman selanjutnya
Penjelasan BNPB soal banjir besar Jateng
Personel BPBD membantu warga melintasi jalan yang terendam banjir dengan perahu karet di Dusun Karangturi, Setrokalangan, Kaliwungu, Kudus, Jawa Tengah, Senin (2/1/2023). (ANTARA FOTO/YUSUF NUGROHO)
Saat dikonfirmasi untuk menanggapi hasil investigasi koalisi MDS itu, Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto membeberkan alasan umum penyebab banjir, termasuk di Jawa Tengah.
Suharyanto menyatakan secara umum banjir terjadi jika drainase dan saluran air yang ada, baik alami maupun buatan tidak mampu menampung debit air.
"Ketidakmampuan saluran air dan drainse ini bisa disebabkan oleh intensitas hujan yang sangat tinggi, dan/atau dipicu oleh penurunan fungsi drainase permukaan dan bawah permukaan karena faktor-faktor yg berkaitan dengan aktifitas manusia," kata Suharyanto kepada CNNIndonesia.com, Kamis (26/1).
Adapun faktor yang berkaitan dengan manusia, Suharyanto menyebut salah satunya adalah alih fungsi lahan di hulu yang mengurangi kemampuan daya serap kawasan terhadap debit hujan yang turun.
"Yang memicu peningkatan surface run off yang berujung pada pendangkalan sungai akibat sedimen yang masuk," ucapnya.
[Gambas:Photo CNN]
Alasan lainnnya, kata Suharyanto, ada tekanan urbanisasi membuat fungsi drainase juga tidak optimal seperti sampah, sedimentasi, kelaikan dan pemeliharaan infrastruktur keairan yang tidak seimbang dengan jumlah penduduk.
Hal tersebut berimbas pada penurunan muka tanah akibat pengambilan air tanah yang berlebihan.
"Ini menjadi faktor yang berpengaruh pada frekuensi kejadian maupun intensitas, hingga durasi banjir yang terjadi," tutur jenderal bintang tiga TNI itu itu.
Dia pun menyimpulkan banjir tidak lepas dari aspek manusia dalam mengelola alam. Menurutnya, infrastruktur fisik seperti tanggul, upaya percepatan surutnya banjir dengan pompa dan sebagainya, harus diimbangi dengan solusi permanen di kawasan hulu.
"Yakni pemulihan kondisi lingkungan DAS dengan kriteria minimum 30 persen dari total kawasan DAS adalah kawasan hijau harus kita mulai dari sekarang," kata dia.
