NU di Antara Mustahil dan Kemungkinan Pisah dari Politik Praktis

Kesulitan NU lepas dari politik praktis juga didukung dengan klaim warga NU yang tersebar merata di sejumlah partai politik. Ujang pun berharap NU harus bisa menjaga nilai-nilai moralitas organisasi mereka agar tidak terjebak dalam politik pragmatis.

"NU yang seharusnya menjaga nilai-nilai moralitas organisasi dan bangsanya, tapi kalau masih ikut politik praktis ya NU tenggelam dalam kekuasaan yang sifatnya sementara, yang pragmatis. Mestinya NU harus lebih luhur dari itu," kata dia.

Ia mengatakan NU harus tegas menjaga jarak dan memisahkan diri dari kekuasaan. NU menurutnya akan lebih arif apabila kembali pada muruahnya untuk memberdayakan masyarakat Indonesia, khususnya kaum nahdliyin membutuhkan bantuan.

"NU sebaiknya sebagai penjaga moral bangsa dan rakyat. Karena kalau kekuasaan salah jalan, NU akan ikut-ikutan salah jalan," ujar Ujang.

"Saya melihat belum ada langkah yang signifikan dan perbaikan saat ini memisahkan NU dengan kekuasaan dengan politik praktis. Maka kita lihat ke depan, apakah NU masih tergoda dan jalan dengan politik praktis yang sementara itu atau benar-bear menjaga jarak. Kita lihat waktu yang akan membuktikan," katanya.

Dihubungi terpisah, Pengamat Politik Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo menilai sebetulnya bukan hal muskil bagi NU untuk memisahkan diri dari politik praktis di Indonesia.

Namun, mengingat banyaknya individu dengan berbagai latar belakang di dalam tubuh NU, kondisi itu membuat NU memiliki pilihan sulit untuk tidak lepas dan tergoda masuk ke politik praktis.

"Ini jadi problematis, karena risiko organisasi besar. Karena politik kita masih berbasis mobilisasi massa. Jadi massa organisasi besar seperti NU rentan dimanfaatkan atau kemudian berselingkuh dengan kekuasaan atau politik praktis itu," kata Kunto kepada CNNIndonesia.com.

Menurut dia, tidak bisa dipungkiri bahwa NU memiliki daya pikat yang tinggi di Pilpres 2024 mendatang. Kunto mengatakan hal disebabkan banyaknya jumlah pengikut NU yang tersebar di seluruh Indonesia.

Namun, Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI itu berharap agar NU tetap pada khitah atau garis besar perjuangan untuk tetap menampilkan wajah Islam yang moderat dengan merangkul kepentingan umat tanpa embel-embel politik praktis.

"Kalau secara institusi sendiri ya NU kembali ke khitahnya, tidak ke politik praktis, dan itu apa berhasil dilakukan? Problemnya sekarang apakah NU kembali ke khitah dan berjarak dengan politik praktis, itu sepenuhnya keutusan NU sendiri," ujar dia.