Jakarta, CNN Indonesia -- Nahdlatul Ulama telah menegaskan sikap tak akan terlibat dalam politik praktis. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyatakan tak ada larangan bagi warga NU untuk berpolitik.
Namun, ia meminta agar NU tak dikait-kaitkan untuk kepentingan politik praktis. Ia pun mengatakan pedoman berpolitik bagi warga NU telah tertuang dalam Khittah Nahdliyah Muktamar ke-27 NU tahun 1984 di Situbondo atau hasil Muktamar ke-28 NU tahun 1989 di Krapyak Yogyakarta.
"Tak ada larangan warga NU berpolitik. Silahkan berkampanye, asal tidak pakai [organisasi] NU, baik di partai yang dilahirkan atau tidak dilahirkan NU. Karena seluruh partai ada keterlibatan Nahdliyin," kata Gus Yahya pada 21 November 2022.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang lebih penting lagi, tidak boleh memakai simbol identitas NU untuk politik praktis," ucapnya.
Ketua PBNU Ahmad Fahrurrozi juga menegaskan NU tidak terlibat mendukung partai politik atau calon presiden tertentu di Pemilu 2024. Gus Fahrur menyatakan NU tetap berpegang pada khitah awal pendirian sebagai ormas keagamaan.
Namun, meski upaya depolitisasi NU di era kepemimpinan Gus Yahya mengemuka, tarik-menarik dalam kepentingan politik praktis masih ada.
Mantan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj meminta agar semua pihak menyuarakan bahwa PKB merupakan bagian dari NU dan sebaliknya. Said juga menyindir pihak yang mengatakan NU mesti jauh dari PKB sama saja dengan melupakan sejarah.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga sempat menegaskan hubungan PKB dan NU tak bisa dipungkiri. Namun, kata dia, PKB bukan hanya milik warga NU.
Dalam resepsi puncak Hari Lahir (Harlah) 1 Abad NU pada Selasa (7/2), banyak tokoh politik yang ikut hadir seperti Presiden Joko Widodo serta sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju. Salah satunya Menteri BUMN Erick Thohir.
Erick Thohir ikut berbaris bersama ribuan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) NU di tengah lapangan. Selain menteri, Erick merupakan kader GP Ansor. Erick juga ditunjuk sebagai ketua steering comitte dalam gelaran satu abad NU ini.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai sangat sulit bagi NU untuk memisahkan diri dari politik praktis di tengah gempuran iming-iming kekuasaan di pemerintah.
Ujang mengatakan pernyataan Gus Yahya itu sangat baik disampaikan, tetapi ia sangsi melihat kondisi dan sejarah NU selama ini yang dalam praktiknya ikut terjun langsung ke politik. Ia menilai keterlibatan politik NU di bawah kepemimpinan Gus Yahya itu tidak akan jauh berbeda saat dinakhodai Said Aqil.
"Mestinya NU harus menjaga jarak dengan politik praktis, tapi itu tidak terjadi. Saat ini juga sama lah. Apa yang disampaikan Gus Yahya itu bagus, tetapi bayang-bayang politik praktis itu terus menghantui dan bahkan sudah terlihat NU tergoda," kata Ujang saat dihubungi CNNInndonesia.com, Rabu (8/2).
Ujang mengatakan keterlibatan politik NU di bawah kepemimpinan Gus Yahya mulai terlihat meski menurutnya dilakukan dengan samar-samar. Ia mencontohkan baru-baru ini NU mengundang sejumlah petinggi untuk agenda jalan sehat menyambut satu abad NU.
Ia menilai upaya-upaya semacam itu merupakan gerakan politik praktis yang dilakukan secara halus, apalagi momen itu terjadi saat mendekati tahun-tahun politik.
Baca selengkapnya di halaman berikutnya...
NU Harus Tegas Jaga Jarak
Rangkaian puncak acara Harlah 1 Abad NU di Sidoarjo, Jawa Timur. (ANTARA FOTO/Umarul Faruq)
Kesulitan NU lepas dari politik praktis juga didukung dengan klaim warga NU yang tersebar merata di sejumlah partai politik. Ujang pun berharap NU harus bisa menjaga nilai-nilai moralitas organisasi mereka agar tidak terjebak dalam politik pragmatis.
"NU yang seharusnya menjaga nilai-nilai moralitas organisasi dan bangsanya, tapi kalau masih ikut politik praktis ya NU tenggelam dalam kekuasaan yang sifatnya sementara, yang pragmatis. Mestinya NU harus lebih luhur dari itu," kata dia.
Ia mengatakan NU harus tegas menjaga jarak dan memisahkan diri dari kekuasaan. NU menurutnya akan lebih arif apabila kembali pada muruahnya untuk memberdayakan masyarakat Indonesia, khususnya kaum nahdliyin membutuhkan bantuan.
"NU sebaiknya sebagai penjaga moral bangsa dan rakyat. Karena kalau kekuasaan salah jalan, NU akan ikut-ikutan salah jalan," ujar Ujang.
"Saya melihat belum ada langkah yang signifikan dan perbaikan saat ini memisahkan NU dengan kekuasaan dengan politik praktis. Maka kita lihat ke depan, apakah NU masih tergoda dan jalan dengan politik praktis yang sementara itu atau benar-bear menjaga jarak. Kita lihat waktu yang akan membuktikan," katanya.
Dihubungi terpisah, Pengamat Politik Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo menilai sebetulnya bukan hal muskil bagi NU untuk memisahkan diri dari politik praktis di Indonesia.
Namun, mengingat banyaknya individu dengan berbagai latar belakang di dalam tubuh NU, kondisi itu membuat NU memiliki pilihan sulit untuk tidak lepas dan tergoda masuk ke politik praktis.
"Ini jadi problematis, karena risiko organisasi besar. Karena politik kita masih berbasis mobilisasi massa. Jadi massa organisasi besar seperti NU rentan dimanfaatkan atau kemudian berselingkuh dengan kekuasaan atau politik praktis itu," kata Kunto kepada CNNIndonesia.com.
Menurut dia, tidak bisa dipungkiri bahwa NU memiliki daya pikat yang tinggi di Pilpres 2024 mendatang. Kunto mengatakan hal disebabkan banyaknya jumlah pengikut NU yang tersebar di seluruh Indonesia.
Namun, Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI itu berharap agar NU tetap pada khitah atau garis besar perjuangan untuk tetap menampilkan wajah Islam yang moderat dengan merangkul kepentingan umat tanpa embel-embel politik praktis.
"Kalau secara institusi sendiri ya NU kembali ke khitahnya, tidak ke politik praktis, dan itu apa berhasil dilakukan? Problemnya sekarang apakah NU kembali ke khitah dan berjarak dengan politik praktis, itu sepenuhnya keutusan NU sendiri," ujar dia.
