Kemenkes: Vaksin Covid Berbayar Masih Dikaji, Sifatnya Pilihan

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan rencana vaksin Covid-19 berbayar masih dalam pembahasan. Vaksinasi berbayar tersebut juga bisa menjadi pilihan bagi masyarakat.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes Siti Nadia Tarmizi memastikan saat ini pemberian vaksin dosis penguat alias booster kedua masyarakat masih gratis.

Lihat Juga : Menkes Sebut Wacana Vaksin Covid Berbayar Rp100 Ribu Masih Masuk Akal

"Adapun untuk vaksinasi berbayar, masih terus dikaji dan sifatnya vaksinasi pilihan. Kebijakan ini paling cepat akan diterapkan setelah masa transisi pandemi ke endemi berakhir," kata Nadia dikutip dari situs resmi Kemenkes, Jumat (10/2).

Nadia menyebut pemerintah memastikan ketersediaan vaksin Covid-19 untuk booster kedua masyarakat. Menurutnya, pemerintah akan lebih agresif melakukan sosialisasi mengenai protokol kesehatan, vaksinasi, serta varian baru Covid-19.

"Pemerintah juga memastikan ketersediaan stok vaksin dengan mengutamakan vaksin dalam negeri dan menambah indikasi penggunaan vaksin produksi dalam negeri untuk anak, remaja, dan booster heterolog," ujarnya.

Lihat Juga : Duduk Perkara Firli Pulangkan Endar & Karyoto, Isu Formula E Menyeruak

Sebelumnya Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin berencana menarik tarif vaksinasi booster. Ia mengatakan harga per dosis vaksin Covid-19 sekitar Rp100 ribu.

Biaya vaksin booster itu akan dibebankan sepenuhnya kepada masyarakat, kecuali bagi masyarakat kurang mampu yang akan ditanggung oleh negara melalui mekanisme Penerima Bantuan Iuran (PBI).

"Nanti begitu transisinya selesai, karena vaksin ini harganya di bawah Rp100 ribu lah vaksinnya, belum pakai ongkos. Harusnya ini pun bisa di-cover oleh masyarakat secara independen. Tiap enam bulan sekali Rp100 ribu kan menurut suatu angka yang masih make sense," kata Budi dalam Raker bersama Komisi IX di Kompleks Parlemen, Rabu (8/2).

Budi menyebut masyarakat dapat membeli vaksin tersebut melalui apotek dan rumah sakit. Pihaknya juga menyusun aturan terkait akses pemeriksaan virus corona seperti tes PCR atau antigen.

Lihat Juga : Seloroh Airlangga ke Cak Imin soal Koalisi Anies: NasDem Tahan Diri