Apakah Vonis Mati Ferdy Sambo Bisa Berubah setelah 2026?

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyebut vonis hukuman mati yang dijatuhkan kepada Ferdy Sambo belum memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah.

Adapun tahap selanjutnya adalah pemeriksaan fakta di tingkat banding di Pengadilan Tinggi. Lalu, pemeriksaan penerapan hukum pada peristiwa di tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Menurut Fickar, putusan hukuman mati itu tak bisa sembarang dilaksanakan. Ia menjelaskan hukum pidana mengatur perkara yang divonis hukuman mati mesti diperiksa banding dan kasasi.

Proses tersebut mesti tetap dijalani terlepas dari diminta atau tidaknya oleh para pihak. Sebab, kata dia, putusan itumenyangkut nyawa seseorang.

"Hukum pidana itu begitu. Jadi enggak boleh hukuman mati itu hanya diperiksa Pengadilan Negeri terus langsung dilaksanakan, enggak boleh. Dia harus diperiksa ke atas samapai dua tingkat lagi. Makanya hukum pidana itu begitu, supaya kebenaran materiil-nya benar-benar materiil," jelas Fickar saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (14/2).

Lihat Juga : Harta Brigadir J Raib: Laptop, HP, Pin Emas hingga Uang Rp200 Juta

Pada perkara Sambo, Fickar menilai putusan hakim di tingkat banding akan sama dengan putusan hakim di tingkat Pengadilan Negeri. Kecuali, hakim di Pengadilan Tinggi memiliki perspektif lain.

"(Putusan di tingkat banding) Ditolak...Karena isinya sama dengan Pengadilan Negeri yang menilai fakta juga, itu pasti akan ditolak putusannya," tutur Fickar.

Fickar menyebut proses hingga tingkat kasasi idealnya selesai selama 9 bulan. Namun, tidak ada batasan maksimal yang mengatur terkait hal itu. Lama atau tidaknya putusan diberikan, kata dia, tergantung oleh hakim.

Kendati demikian, yang menjadi perhatian adalah kewenangan waktu penahanan di tiap tingkat peradilan yang terbatas. Ia menyebut hal itu penting diperhatikan guna memastikan pihak yang tengah berhadapan dengan hukum tidak lepas dari tahanan.

Lebih lanjut, Fickar menjelaskan setelah putusan kasasi menyatakan perkara sudah inkrah, terpidana masih diberi kesempatan untuk peninjauan kembali (PK) selama 2-3 tahun untuk menunggu kemungkinan bukti baru atau kekhilafan hakim.

"Betul (PK setelah inkrah). Karena hukuman mati itu menyangkut nyawa orang. Karena itu ditunggu seinkrah-inkrah-nya. Sampai sudah habis upaya hukumnya, baru itu (eksekusi) dilaksanakan," kata dia.

Lihat Juga : Beda Vonis Ultra Petita Ferdy Sambo dan Hukuman Ringan Bharada E

Adapun Fickar menjabarkan beberapa skenario yang dapat terjadi pada perkara Sambo.

Pertama, jika Sambo tetap dijatuhkan hukuman mati setelah upaya hukum telah habis, maka proses eksekusinya harus dilaksanakan sebelum awal 2026 (mulai berlakunya KUHP baru) agar tidak harus menggunakan ketentuan pasal 3 KUHP Nasional (lex favor reo).

Kedua, jika hukuman Sambo sudah inkrah tetapi belum dieksekusi sebelum KUHP baru mulai berlaku, maka Sambo mesti tetap dieksekusi dengan catatan aturannya mengikuti peraturan yang baru.

"Kalau sudah dijatuhi hukuman dan inkrah, maka tetap harus dieksekusi, tetapi aturan eksekusinya mengikuti yang baru," jelas dia.

Ketiga, jika KUHP baru sudah berlaku dan Sambo belum dieksekusi, maka akan berlaku ketentuan 'transisi' yang nanti akan diatur dalam Peraturan Pemerintah untuk menghitung 'masa tunggu' yang sudah dijalani dan juga asesmen yang dipergunakan untuk menilai adanya perubahan sikap dan perbuatan terpuji dari terpidana mati tersebut.

"Ya 'pelaksanaannya' mengikuti yang baru termasuk tentang 'masa tunggu' dan 'perubahan sikap' berdasarkan Undang-undang yang baru," imbuhnya.

Ladang Jual beli Hukum

Pengacara Hotman Paris Hutapea sebelumnya mengkritik aturan terbaru terkait penerapan hukuman mati yang dimuat dalam KUHP terbaru.

Hotman menilai aturan terkait hukuman mati yang diatur dalam Pasal 100 KUHP tidak masuk akal karena mengatur soal masa percobaan hukuman penjara 10 tahun bagi para terpidana.

Ia menilai hal itu dapat menjadi celah permainan bisnis bagi para Kepala Lapas Penjara di pelbagai wilayah Indonesia. Pasalnya dengan surat rekomendasi dari Kalapas, terpidana mati dapat dianulir hukuman pidananya.

Kalapas yang akan mengeluarkan surat berkelakuan baik bakal menjadi tempat yang sangat basah," kata Hotman dalam konferensi pers di Jakarta Utara, Sabtu, 10 Desember 2022.

"Siapapun yang tidak mau berapapun, dari pada ditembak hukuman mati," jelas Hotman.

Dalam KUHP juga disebutkan surat kelakuan baik merupakan tanggung jawab kepala lapas penjara.

Hotman menyindir apabila peraturan seperti ini tidak direvisi, nantinya akan ada banyak orang yang bakal berebut untuk menjabat sebagai kepala lapas penjara.

Hotman heran mengapa Pasal 100 di RKUHP terkait hukuman mati mengatur soal masa percobaan.

"Jadi ini sangat membahayakan masyarakat," imbuhnya.

Lihat Juga : Kejagung Buka Suara soal Dampak KUHP Baru pada Hukuman Mati Sambo

Majelis hakim PN Jakarta Selatan menjatuhkan vonis pidana mati kepada Ferdy Sambo dalam sidang putusan kasus pembunuhan Yosua alias Brigadir J Senin (13/2) kemarin.

Hakim turut mempertimbangkan sejumlah keadaan memberatkan untuk Sambo, di antaranya telah mencoreng institusi Polri di mata Indonesia dan dunia.

Selain itu, ia dinilai berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya. Sementara itu tidak ada hal meringankan bagi Sambo.

Sambo dinilai terbukti melanggar Pasal 340 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 49 jo Pasal 33 UU ITE jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Putusan ini lebih berat daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang menginginkan Sambo dihukum dengan pidana penjara seumur hidup.

Tak hanya itu, Sambo dinilai terbukti melakukanobstruction of justiceatau perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir J.

Oleh karena itu, majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Ferdy Sambo.