Penyanderaan Kapten Philips Tamparan untuk RI Benahi Persoalan Papua

Peneliti dari Lipi Cahyo Pamungkas menilai Indonesia bisa mencoba melakukan pendekatan dialog seperti di Aceh, saat kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) juga ingin melepaskan diri dari Indonesia.

Namun demikian, dialog damai untuk Papua sedikit berbeda, harus dilakukan secara bertahap. Sebab, konteks sosial dan situasi Papua berbeda dengan Aceh.

Jika di Aceh hanya ada kelompok GAM, maka di Papua terbagi ke dalam sejumlah kelompok. Ada kelompok yang memilih pendekatan militer seperti TPNPB-OPM atau kelompok yang tidak bersenjata seperti United Liberation Movement for West Papua (ULMWV).

Menurut Cahyo, pertama, dialog harus dilakukan yakni di internal Papua itu sendiri. Dialog itu pun harus mempunyai kesepakatan.

Lihat Juga : Siapa Philip Mehrtens, Pilot Asing Susi Air yang Disandera OPM?

Setelah itu, dialog dilanjutkan dengan melibatkan negara dan pihak-pihak yang selama ini berkonflik, terutama antara TPNPB-OPM dengan TNI/Polri.

"Jadi ada dua tahap, yaitu di internal Papua sendiri, lalu di tingkat nasional. Atau kita sebut dialog bertingkat," ucap dia.

Pada 2021, Komnas HAM menandatangani Nota Kesepahaman bersama MRP, Dewan Gereja Papua (DGP), dan ULMWP. Menurut dokumen tertanggal 10-11 November 2022, mereka menandatangani Nota Kesepahaman Tentang Jeda Kemanusiaan Bersama.

Namun, hingga saat ini jeda kemanusiaan itu belum juga terasa. Konflik masih banyak terjadi di Papua.

Cahyo mengaku mendukung niat baik Komnas HAM. Menurut Cahyo, niat baik itu tak cukup, barus ada implementasi yang tepat.

Dalam kesepakatan yang dibuat Komnas HAM, masyarakat Papua belum terepresentasikan. Sebab, Komnas HAM hanya memilih MRP dan Dewan Gereja Papua (DGP), dan ULMWP, yang notabenenya selama ini bukan pihak utama yang berkonflik.

Lihat Juga : Penampakan Foto-foto Kapten Philips Pilot Susi Air yang Disandera OPM

"Kelemahannya itu mereka yang tanda tangan bukan mereka yang berkonflik secara langsung, tapi diwakilkan. Harusnya kan itu dilakukan antara panglima. Jeda kemanusiaan kemarin ditandatangani bukan oleh orang yang memiliki komando," ucap dia.

Dia berharap niat baik itu harus dilanjutkan serta dibenahi. Cahyo mengingatkan agar pemerintah melalui Komnas HAM tidak membuat kesepakatan jeda kemanusiaan berhenti menjadi sekadar kampanye.

"Kita perlu mendukung, bahwa itu merupakan suatu langkah maju untuk menyelesaikan kasus Papua secara damai. Harus ada follow up," tuturnya.