Surya Paloh Wanti-wanti Sistem Coblos Partai Ancam Stabilitas

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mewanti-wanti ancaman stabilitas negara jika sistem pemilu proporsional tertutup atau coblos partai diterapkan pada Pemilu 2024.

"Kami bisa menyatakan, prediksi kami, mudah-mudahan kami salah, mudah-mudahan Demokrat dan NasDem salah, ancaman distabilitas jangan sampai terjadi," kata Paloh saat berkunjung ke Kantor DPP Partai Demokrat, Rabu (22/2).

Lihat Juga : Di Depan AHY, Surya Paloh Tegaskan Urusan Cawapres di Tangan Anies

Paloh mengaku sempat membahas masalah proporsional tertutup dengan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Sebagai partai koalisi pemerintah, ia merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga prestasi pemerintah saat ini.

Paloh mengaku tak ingin capaian dan prestasi pemerintah saat ini ternodai lewat wacana tersebut. Ia pun senang delapan dari sembilan fraksi di DPR telah menyatakan sikap menolak sistem proporsional tertutup.

"Tentu sebagai anggota koalisi pemerintahan, NasDem berkomitmen dan menjaga penuh akan perjalanan dari pada seluruh prestasi yang dicapai, tidak terusakkan oleh satu dan lain hal," ujarnya.

Paloh menegaskan pihaknya tak akan memberi ruang terhadap upaya yang mengganggu semangat persatuan dan kesatuan. Ia juga meminta andil pemerintah untuk menjadi wasit bagi pemilu yang adil dan jujur.

"Pilihan boleh berbeda, tapi cinta, sayang, komit kepada persatuan tetaplah di atas semuanya," katanya.

Lihat Juga : AHY di Depan Surya Paloh Umumkan Sepakat Usung Anies Capres 2024

Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku optimistis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menguji Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bakal memutuskan sistem proporsional terbuka.

"Saya optimis para hakim akan wise memutuskan sesuai dengan keputusan yang sudah ada, yaitu terbuka," kata Cak Imin di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa (21/2).

Perdebatan tentang sistem pemilu muncul setelah PDIP mendorong pemberlakuan kembali sistem proporsional tertutup. Mereka menilai sistem yang berlaku saat ini membuat pemilu berbiaya tinggi dan politik uang merajalela.

Dalam sistem proporsional tertutup, pemilih tidak bisa memilih caleg. Mereka hanya bisa memilih partai politik. Parpol punya kendali penuh menentukan siapa yang duduk di parlemen.

Lihat Juga : Analisis Debat SBY Vs Hasto soal Sistem Pemilu dan Bayang Kekacauan di 2024

Dari sembilan partai di parlemen, hanya PDIP yang mendukung diterapkan sistem coblos partai. Sementara, delapan fraksi lainnya mulai dari Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PAN, PKS, Demokrat, dan PPP menolak wacana tersebut.