Kapolda Papua Bakal Ikut Satgas Damai Cartenz Bebaskan Pilot Susi Air

Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri akan bergabung langsung dengan Satgas Damai Cartenz dalam operasi pembebasan Pilot Susi Air Kapten Philip Max Marthin.

Mathius menyebut hal itu dilakukannya untuk mempersiapkan serta mengevaluasi langkah-langkah pembebasan Philip dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya.

"Saya kemungkinan akan bergabung bersama Satgas Damai Cartenz untuk melihat bagaimana langkah-langkah dan persiapan penanganan pada lokasi yang nantinya akan dilakukan penegakan hukum tersebut," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (23/2).

Polisi saat ini telah mengetahui secara pasti lokasi tempat penyanderaan Philip. Hanya saja upaya pembebasan masih memerlukan waktu.

Lihat Juga : Pejabat Selandia Baru Sudah di Papua Urus Pilot Susi Air Disandera OPM

Hal itu lantaran sampai saat ini pemerintah Indonesia masih terus mengupayakan pembebasan Philip dengan cara-cara dialog.

Meski begitu, Mathius menyebut tim gabungan TNI-Polri tetap mempersiapkan dan mempertimbangkan dampak penegakan hukum terhadap kelompok Egianus di wilayah tersebut.

"Tentunya ini harus dipikirkan karena kami tidak mau adanya ekses lain dari kelompok seberang yang nantinya mengangkat isu atau informasi baru yang tentunya tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan seperti HAM dan lainnya," tegasnya.

Philip menjadi sorotan usai disandera oleh OPM sejak 7 Februari lalu. Ia dilaporkan menghilang tak lama setelah kelompok tersebut membakar pesawat Susi Air di Nduga.

Lihat Juga : Update dari OPM: Kondisi Kapten Philips Pilot Susi Air Baik dan Sehat

Beberapa hari kemudian pemerintah Indonesia mengonfirmasi bahwa Philip disandera OPM. Belakangan, Indonesia sudah mengetahui titik koordinat pilot Susi Air itu

Laksamana Yudo Margono telah menyatakan operasi penyelamatan Philip tidak bisa langsung dilakukan dengan cara operasi militer, namun mesti dengan cara persuasif.

"Kita masih terus laksanakan bersama TNI dan Polri, bahwasanya ini adalah proses penegakan hukum tidak bisa kita langsung laksanakan operasi militer dan tentunya kita tetap mengedepankan penegakan hukum," kata Yudo.