Johnny Plate Usai Diperiksa Kejagung: Proses Hukum Masih Panjang

Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate selama enam jam terkait kasus korupsi pembangunan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung BAKTI Kominfo. Plate pun memilih cepat meninggalkan Kejagung usah konferensi pers yang singkat.

Ia juga tidak mau meladeni tanya jawab dengan awak media.

"Selanjutnya yang terkait dengan substansi materi dan proses menjadi kewenangan dan domain Kejaksaan Agung Republik Indonesia sehingga dengan sangat menyesal saya mohon media memahami bahwa saya tidak bisa melaksanakan tanya jawab," kata Plate di gedung Kejagung, Jakarta, Rabu (15/3).

"Dan karena ini menyangkut proses hukum yang masih panjang dan belum selesai kan demikian yang dapat saya sampaikan," tambah Plate.

Plate mengklaim sudah memberikan keterangan dan jawaban dari pertanyaan Kejagung dari pagi hingga siang. 

"Saya sebagai warga negara dan sebagai Menkominfo mempunyai kewajiban untuk memenuhi pemanggilan Kejagung demi penyelenggaraan hukum yang baik dan benar," kata Plate.

Lihat Juga : Jokowi soal Plate Diperiksa Kejagung: Kita Hormati Proses Hukum

Dalam kasus ini, Kejagung sebelumnya telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Salah satunya merupakan Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif (AAL).

Sementara sisanya yakni Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galubang Menak, Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020 Yohan Suryanto.

Selain itu Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment Mukti Ali dan Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan.

Lihat Juga : Kejagung: Adik Johnny Plate Kembalikan Rp534 Juta Terkait Korupsi BTS

Sejatinya proyek pembangunan menara BTS 4G Bakti Kominfo dilakukan untuk memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Dalam perencanaannya, Kominfo merencanakan membangun 4.200 menara BTS di pelbagai wilayah Indonesia. Akan tetapi para tersangka terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan merekayasa dan mengondisikan proses lelang proyek.