Jejak Transaksi Janggal Rp300 Triliun yang Diungkap Mahfud MD
Polemik soal transaksi janggal sebesar Rp300 triliun yang diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD masih terus bergulir.
Satu pekan setelah temuan tersebut, beragam lembaga seperti Kemenkeu, PPATK, hingga KPK terus berkoordinasi untuk menelisik hal-hal mencurigakan yang juga melibatkan nama kelembagaan lain.
Awalnya, Mahfud MD mengungkap temuan transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Rabu (8/3) di Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman.
Mahfud mengatakan transaksi janggal ini berbeda dengan transaksi dari rekening pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo beserta keluarganya sebesar Rp500 miliar.
"Saya juga sudah menyampaikan laporan lain di luar yang Rp500 miliar (temuan PPATK)," kata Mahfud.
"Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi, terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan, yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai," ujarnya menambahkan.
Transaksi tersebut, menurut Mahfud, didasarkan pada 160 laporan sepanjang 2009 hingga 2023 yang melibatkan sekitar 460 orang.
Harta janggal pejabat Kemenkeu terungkap
Seiring waktu berjalan, terungkap lagi satu pejabat Kemenkeu yang diduga mempunyai harta tak wajar yaitu Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andhi Pramono.
Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) per 2021, Andhi memiliki harta kekayaan mencapai Rp13,7 miliar dan tanpa utang.
PPATK kirim analisis harta janggal Kepala Bea Cukai Makassar ke KPK
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyampaikan hasil analisis kekayaan janggal Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andhi Pramono kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan ke KPK pada 16 Februari 2022, Andhi tercatat mempunyai harta kekayaan senilai Rp13.753.365.726.
Andhi mempunyai 15 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Salatiga, Karimun, Batam, Bekasi, Jakarta Pusat, Bogor, Banyuasin, dan Cianjur dengan estimasi nilai Rp6.989.727.200.
Andhi juga melaporkan kepemilikan empat unit motor dan sembilan unit mobil seharga Rp1.846.800.000.
Menkeu dan KPK tak tahu temuan Rp300 T
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku tidak tahu menahu soal transaksi janggal senilai Rp 300 Triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Namun di hari itu, Sri Mulyani menyatakan Kemenkeu sudah menerima surat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait laporan tersebut. Hanya saja ia tidak menemukan angka Rp300 triliun seperti yang disampaikan Mahfud.
Ia memastikan Kemenkeu akan segera berkomunikasi dengan Mahfud dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengenai temuan tersebut. Ia ingin mengetahui lebih lengkap mengenai laporan PPATK yang disinggung Mahfud.
Selain itu, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan juga tak tahu mengetahui soal aliran dana Rp300 triliun yang diungkap Menko Polhukam Mahfud MD. Ia mengatakan data mengenai aliran dana tersebut belum diperoleh pihaknya.
"300 T? Belum tahu. Data belum ada di KPK," ujar Pahala saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (9/3).
Temuan PPATK soal transaksi janggal dan pertemuan Wamenkeu dengan Mahfud
PPATK menemukan transaksi janggal pegawai di beberapa lingkungan kementerian. Kendati demikian, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana tak merinci transaksi janggal itu ditemukan di kementerian apa saja.
"Ya banyak [transaksi janggal di kementerian selain Kementerian Keuangan]," kata Ivan Yustiavandana kepada CNNIndonesia.com, Jumat (10/3).
Di hari yang sama, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dan rombongan datang ke kantor Menko Polhukam Mahfud MD untuk membahas transaksi janggal Rp300 triliun di internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Sanksi pegawai Kemenkeu dan temuan baru Mahfud
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjatuhkan sanksi/hukuman disiplin terhadap 352 pegawai terkait transaksi janggal.
Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengatakan pihaknya telah menerima 266 surat laporan, terdiri dari dari 185 laporan atas permintaan Itjen Kemenkeu dan 81 inisiatif PPATK, soal transaksi janggal selama 2007 hingga 2023.
Dari laporan tersebut, terdapat 964 pegawai masuk dalam daftar terindikasi melakukan transaksi janggal.
Namun, Mahfud MD mengaku memiliki data kasus pencucian uang di banyak kementerian/lembaga (K/L) lain di luar Kementerian Keuangan.
Mahfud menyatakan banyak pegawai kementerian atau lembaga membuat perusahaan cangkang untuk menerima uang. Menurutnya, terdapat beragam praktik pencucian di berbagai institusi yang dibiarkan begitu saja.