Warga Seram Barat Usir Alat Berat Tambang yang Serobot Hutan Adat

Warga adat Kasie, Kecamatan Taniwel, Seram Bagian Barat, menggelar protes aktivitas penggusuran hutan adat oleh sebuah perusahaan di hutan Gunung Patumalesi, Maluku.

Seorang warga adat Safi Masihoi (60) mengatakan aksi yang dilakukan masyarakat adat Kasie merupakan akumulasi kekecewaan terhadap pemerintah dan protes yang dilayangkan semata-mata untuk membela hak-hak adat masyarakat di Seram Bagian Barat.

"Kami memohon kepada pemerintah melihat kita masyarakat yang ada disini, pemerintah seakan-akan tidak mengabaikan kita lagi, sehingga dengan adanya gunung. Ya, marmer ini seakan-akan kita ini ditindas, kita tidak punya hak ulayat," ujarnya dalam sebuah rekaman video yang dikirimkannya ke CNNIndonesia.com, Rabu (15/3).

Safi mengatakan masyarakat adat Kasie menilai perusahaan tambang tersebut telah melakukan penyorobotan hutan adat sehingga dilakukan perlawanan dengan cara melakukan razia di lokasi tambang.

Saat tiba di lokasi, kata dia mereka menemukan alat berat sementara beroperasi melakukan penggusuran jalan dan tempat pembangunan camp perusahaan.

Mereka, lantas meminta sopir alat berat segera menyetop aktivitas penggusuran pasalnya lahan yang digusur merupakan perkampungan pertama para leluhur. Tak hanya itu, hutan yang digusur juga lokasi yang berdekatan dengan perkampungan yang menjadi permukiman warga.

Lihat Juga : Usai Edelweis Rusak di Ranca Upas, Menteri LHK Akan Gelar Lomba Sepeda

Dalam video yang diterima terlihat, satu per satu petugas operator alat berat didatangi warga dan sempat menegur para karyawan perusahaan tambang yang tengah mengawal alat berat bekerja agar segera menyudahi aktivitas penggusuran lahan.

Aparat pun hadir di sana, namun warga adat bersikeras dan ngotot agar aktivitas alat berat segera dihentikan pekerjaan.

Tak lama proses negosiasi antarwarga dan pihak perusahaan hingga aparat menemukan jalan sepakat sehinga sejumlah alat berat terpaksa meninggalkan lokasi.

Segel adat Sasi

Warga kemudian memasang segel adat 'sasi' atau tanda pelarangan aktivitas penggusuran di hutan adat agar alat berat yang terparkir di hutan tidak kembali beroperasi.

"Jadi tolong, bapak-bapak dari pemerintah atau pusat atau negara ini bisa melihat kita masyarakat kecil, kita pertahankan sampai titik darah penghabisan," ucap warga dalam video.

Ia bilang gunung yang rencana dibongkar itu bernama 'Patumalesi' yang artinya perkampungan. Gunung tersebut, sambung dia, tempat tinggal pertama para leluhur dan melahirkan keturunan hingga saat ini.

Gunung itu disebutnya sempat dikelilingi bongkahan batu besar yang dikenal warga dengan sebutan batu Kasie dan batu Malesi. Bongkahan batu besar itu belakangan diketahui memiliki serat kandungan kekayaan alam batu marmer yang melimpah.

Pihak warga pun menegaskan kawasan itu sudah tercatat sebagai hutan adat yang terkonfirmasi melalui pemerintah daerah. Sehingga mereka heran dengan izin yang didapat perusahaan untuk mengeksploitasi hutan adat itu.

"Sekarang bongkahan batu itu mau bongkar, itu negeri kita sebenarnya, mereka bongkar dari bagian belakang, masyarakat tak tahu, diam-diam perusahaan sudah bongkar. Ini ada apa, mereka tidak menghargai masyarakat adat main serobot saja," tutur Safi yang juga tokoh adat Kasie.

Mereka khawatir aktivitas pertambangan itu akan membawa musibah besar seperti bencana banjir bandang dan tanah longsor menerjang permukiman warga apabila perusahaan mengeksploitasi batu marmer dengan menggunduli pepohonan di hutan Gunung Patumalesi.

Lihat Juga : Profil Wamenkumham yang Dilaporkan soal Dugaan Gratifikasi Rp7 M

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Desa Kasie, Kecamatan Taniwel, Azri Latulumamina mengatakan mereka mengetahui perusahaan telah melakukan penyorobatan hutan adat milik petuanan Kasie setelah perangkat desa dan warga melakukan razia di hutan Gunung Patumalesi.

"Saat razia di gunung ternyata perusahaan sudah menggusur masuk ke hutan adat, sehingga kita putuskan alat berat segera disetop," tuturnya, Rabu (15/3).

Saat ini, kata dia Pemerintah Desa Kasie telah melaporkan terkait penyorobotan hutan adat oleh PT terkait ke pihak kecamatan. Namun, dia mengklaim laporan itu untuk disampaikan langsung ke kabupaten.

"Saat ini, kami sedang menyiapkan data-data hak ulayat untuk ditunjukkan ke kabupaten terkait penyerobotan hutan adat," katanya.

Di satu sisi, CNNIndonesia.com belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak aparat yaitu kepolisian mengenai aksi pengusiran warga terhadap perusahaan tambang yang menyerobot hutan adat di Seram Bagian Barat itu.

CNNIndonesia.com sudah beberapa kali mencoba menghubungi Kapoles Seram Bagian Barat, Maluku AKBP Dannie Andreas Dharmawan, namun belum direspons hingga berita ini ditulis.