Al Ittihadiyah, Perlawanan Ulama Melayu pada Politik Adu Domba Belanda

Al Ittihadiyah bukan organisasi politik. Meski bukan organisasi politik, Al Ittihadiyah tak bisa dilepaskan dari pasang surut kondisi perpolitikan Indonesia.

Pada masa Orde Lama, Al Rasyidin dalam tulisannya 'Organisasi Islam Di Tanah Melayu: Ideologi dan Gerakan Al-ittihadiyah Sebelum Era Reformasi' (2018) menjelaskan Al-Ittihadiyah sempat menyatakan sebagai pendukung Partai Masyumi bersama organisasi Islam lainnya.

Keberadaan Al-Ittihadiyah dalam Masyumi sebagai salah satu anggota istimewa yang berhak memberi nasihat atau saran kepada partai. Sejumlah anggota Al-Ittihadiyah sempat duduk menjadi wakil-wakil rakyat, di antaranya Mahmud Abu Bakar(anggota DPR Daswati I Sumatera Utara), Sayuti Noor (anggota DPR kotapradja Medan), M. Saleh Peranginangin (anggota DPR kabupaten Deli Serdang).

Lihat Juga : Asal-usul Tradisi Ziarah Kubur Jelang Ramadan

Setelah Masyumi dibubarkan, beberapa kader-kader Al Ittihadiyah juga mendukung Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) hingga partai tersebut difusi ke dalam PPP pada masa Orde Baru. Setelah pemilu 1977, kiprah kader-kader Al-Ittihadiyah di bidang politik semakin tidak menentu.

Al Ittihadiyah meletakkan dasar-dasar usaha pergerakannya pada tiga aktivitas utama, yaitu pendidikan, dakwah, dan sosial. Untuk mengurus bidang pendidikan, Al Ittihadiyah membentuk sebuah majelis, yang diawal berdirinya organisasi dinamakan Majelis Tarbiyah.

Pada saat ini, ratusan lembaga-lembaga pendidikan Al Ittihadiyah di pelbagai jenjang dikelola oleh pengurus bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pelatihan di setiap jenjang pendidikan kepengurusan. Al Ittihadiyah kini dipimpin oleh Nuruzzaman untuk masa bakti 2022-2027.