Said Iqbal Klaim Buruh Internasional Tentang Keras Perppu Ciptaker

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengklaim Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah menjadi sorotan dunia internasional.

Ia mengaku telah melaporkan persoalan ini ke Organisasi Buruh Internasional (ILO).

"Saya sudah bertemu dengan Direktur Jenderal ILO dan kemudian dilanjutkan dengan Direktur ILO Asia Pasifik melaporkan penolakan Omnibus Law Cipta Kerja," ucap Said dalam konferensi persnya, Sabtu (18/3).

Selain ILO, Said juga mengaku telah bertemu dengan konfederasi serikat buruh sedunia (ITUC).

Ia menyebut kasus ini telah menjadi sorotan ITUC dan mereka tengah menyiapkan langkah untuk menentang regulasi itu.

"Presiden konfederasi serikat buruh sedunia atau ITUC, Akiko Gono sudah mengirim surat resmi ke Dirjen ILO untuk mengambil langkah-langkah," katanya.

Said menerangkan ITUC akan mengkoordinasi baik aksi demonstrasi maupun melayangkan surat protes kepada kedutaan-kedutaan Indonesia di luar negeri.

"Di KBRI-KBRI akan ada aksi-aksi kecil ya, sekelompok buruh di negara masing-masing misal buruh inggris ya di KBRI London nanti buruh Inggris yang akan protes, ada juga yang mengirimkan surat," ujar dia.

Tak hanya itu, Said menyampaikan ITUC dalam waktu dekat juga akan mengirimkan surat penolakan Perppu Cipta Kerja ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Said menuturkan, ITUC dalam hal ini menganggap aturan ini mengancam hak-hak buruh di dunia internasional.

Beberapa di antaranya ialah tentang upah minimum yang tidak dirundingkan, tidak terbatasnya penggunaan karyawan outsourcing.

Ketidakpastian upah bagi buruh perempuan yang tengah cuti haid maupun melahirkan dan kemudahan pengaturan PHK pada aturan itu.

Oleh karenanya, mereka pun turut mengambil langkah penolakan.

"ITUC ini berkepentingan terhadap omnibus law ini yang akan berbahaya untuk regional maupun internasional hak-hal buruh," pungkasnya.

Badan Legislasi (Baleg) DPR sebelumnya menyetujui membawa Perppu Ciptaker untuk dibawa ke Paripurna dan disahkan menjadi UU.

Rapat pleno persetujuan Perppu Ciptaker itu digelar di kompleks parlemen, Rabu (15/2) dan dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Polhukam Mahfud MD.

Kemudian pada Selasa lalu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan akan menggelar Rapat Pimpinan DPR dan Rapat Badan Musyawarah untuk membahas Perppu Ciptaker.

Hal itu disampaikan Dasco usai Rapat Paripurna DPR RI ke-18 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2022-2023.

Setelah dibahas di rapim untuk dilanjutkan pada rapat Bamus DPR RI, maka Perppu Ciptaker akan diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme DPR guna disahkan menjadi undang-undang.