Penolakan sejumlah pihak atas keturutsertaan tim nasional (Timnas) Israel bermain di Piala Dunia U-20 2023 berujung keputusan FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah.
Penolakan atas timnas Israel itu datang dari berbagai unsur masyarakat. Mulai dari kepala daerah, partai politik, hingga organisasi masyarakat dan keagamaan.
Penolakan mereka merujuk pada berbagai alasan yang utamanya bersumber dari pendudukan Israel di Palestina dan komitmen Indonesia mendukung kemerdekaan setiap bangsa sebagaimana diatur konstitusi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berikut daftar tokoh dan institusi yang terang-terangan menolak kedatangan Timnas Israel U-20 ke Indonesia:
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tampil menjadi salah satu tokoh terdepan yang menyatakan penolakannya atas kedatangan Timnas Israel.
Selaku kader PDIP ia menyebut ini sebagai wujud komitmen dukungan untuk kemerdekaan Palestina, sesuai amanat Presiden Pertama Republik Indonesia Sukarno.
"Kita sudah tahu bagaimana komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok maupun dalam Conference of the New Emerging Forces. Jadi ya kita ikut amanat beliau," kata Ganjar di Semarang, Kamis (23/3).
Gubernur Bali cum kader PDIP I Wayan Koster juga menolak keturutsertaan Timnas Israel.
Ia melayangkan surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang isinya menolak timnas Israel berlaga di Bali dalam ajang Piala Dunia U-20.
Surat itu bernomor T.00.426/11470/SEKRET perihal Penolakan Tim Israel Bertanding yang ditandatangani oleh Wayan Koster pada 14 Maret 2023.
"Kami mohon agar Bapak Menteri mengambil kebijakan untuk melarang tim dari negara Israel ikut bertanding di Provinsi Bali. Kami, Pemerintah Provinsi Bali menyatakan menolak keikutsertaan tim dari negara Israel untuk bertanding di Provinsi Bali," bunyi isi surat Koster tersebut.
Ketua DPP PDIP bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan, Hamka Haq menyebut penolakan didasarkan atas sikap Presiden pertama RI Sukarno yang tidak mengakui Israel.
"Ya, penolakan terhadap Israel itu berdasarkan prinsip Bung Karno, bahwa Bung Karno tidak akan mengakui negara Israel sebelum memerdekakan Palestina. Sampai sekarang prinsip itu dipegang oleh negara kita, termasuk oleh masyarakat luas," kata Hamka di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (21/2).
Lantaran sudah sesuai prinsip Bung Karno, menurut dia, sikap menolak timnas Israel itu tidak melanggar konstitusi.
"Tentu penolakan itu berdasarkan sejarah kita sendiri. Artinya, tidak melanggar konstitusi kita, tidak melanggar prinsip, meski sebenarnya selama ini sudah ada jalinan-jalinan hubungan informal dengan Israel," kata dia.
Di Jawa Barat, Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono mengimbau Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membuat surat resmi ke pemerintah pusat, Kementerian Pemuda dan Olahraga, hingga PSSI terkait penolakan ini.
Hal serupa terjadi di Jawa Timur, DPD PDIP Jawa Timur menginstruksikan agar Fraksi PDIP di DPRD Jatim menyampaikan penolakan secara terbuka kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
"Menginstruksikan kepada Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jatim untuk menolak kehadiran delegasi dari Israel pada Piala Dunia U-20 di Jawa Timur," kata Plt. Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah, Kamis (23/3).
Sementara PDIP DKI Jakarta menyinggung peran bebas aktif RI sebagai alasan penolakan. Salah satunya dengan meniadakan hubungan diplomatik dengan negara yang melakukan praktik kolonialisme, seperti Israel.
"Semua pihak yang terlibat dan berkaitan dengan penyelenggaraan perhelatan Piala Dunia U-20, yang menekankan untuk menolak kehadiran Timnas Israel," demikian pernyataan resmi PDIP Jakarta, Sabtu (25/3).
Penolakan timnas Israel juga hadir dari Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan. Helmi melayangkan surat resmi kepada Menpora dan Presiden FIFA pada 24 Maret lalu.
Surat itu memuat tiga poin utama alasan Kota Bengkulu menolak timnas sepak bola Israel merumput di Indonesia.
Pertama, menurutnya hal ini tidak sejalan dengan pembukaan UUD 1945. Kedua, sikap Israel atas Palestina tidak sejalan dengan kebijakan politik Indonesia dan Indonesia pun, tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
Sementara pada poin ketiga, Helmi menekankan bahwa Kota Bengkulu sebagai tanah kelahiran Sang Saka Merah Putih meminta agar pemerintah pusat bertindak sebagaimana FIFA tidak mengikutsertakan Rusia pada ajang Piala Dunia 2022 di Qatar beberapa waktu lalu.