Demokrat Sentil Kubu Moeldoko: Jangan Adu AHY dan Anas Urbaningrum

Partai Demokrat tak mau menanggapi lebih lanjut klaim Kubu Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko terkait Anas Urbaningrum yang disebut akan 'menghajar' Partai Demokrat beserta Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam proses peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA).

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai selama ini partainya tidak bermasalah dengan Anas yang dikabarkan akan bebas penjara per 10 April 2023 itu.

"Bawa-bawa Anas? tak perlu kami komentari kalau ini. Mas AHY dan Demokrat, kami saat ini tidak pernah punya masalah dengan Anas," kata Herzaky saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (5/4).

Herzaky lantas mewanti-wanti agar Anas fokus membangun partainya sendiri dan tidak usah ikut campur urusan partai politik lainnya.

"Jangan sampai pendukung, orang-orang di sekeliling Anas, sibuk membuat jelek nama Anas, dengan mencoba mengadu-adu Mas AHY dan Anas," imbuhnya.

Herzaky selanjutnya juga menyentil Moeldoko yang kembali ingin mengkudeta partainya. Ia juga meminta agar Moledoko tidak bersikap seolah tak tahu menahu soal PK yang diajukan ke MA itu.

Ia pun mengaku sebenarnya enggan membahas dan mengangkat kembali isu terkait upaya KSP Moeldoko untuk mengambil alih Partai Demokrat. Ia mengklaim rakyat saat ini sudah sangat paham karakter dan perilaku tidak baik KSP Moeldoko.

Bahkan menurut AHY banyak seniornya di TNI, dan senior KSP Moeldoko juga, merasa malu dengan perilaku KSP Moeldoko. AHY mengaku mendengar para seniornya itu menyoroti perilaku Moeldoko tidak mencerminkan sikap kesatria.

"Malu dengan teman-teman partai baru yang bisa lolos verifikasi. Anda jenderal, KSP, tapi tidak mampu buat partai sendiri. Malah mau jadi begal partai orang," ujar Herzaky.

Lihat Juga : Lawan PK Moeldoko, Pengurus Demokrat Daerah Serentak ke Pengadilan

Ketua Demokrat Sulsel sindir Jokowi diam

Ketua Partai Demokrat Sulawesi Selatan, Ni'matullah Erbe menyayangkan Presiden Joko Widodo terkesan membiarkan tindakan ilegal Moeldoko yang akan melakukan kudeta Partai Demokrat.

"Dia tangan kanan presiden. Masa melakukan langkah-langkah yang menurut saya bukan hanya bertentangan secara hukum, itu tidak etis, tidak beretika. Presiden juga tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap orang kepercayaannya," kata Ulla sapaan akrabnya, Rabu (5/4).

Menurut Wakil DPRD Sulsel ini, sebanyak 24 pengurus cabang bersama Pengurus Demokrat Sulsel mendatangi kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar untuk menyampaikan surat kepada Ketua MA yang ditembuskan ke Jokowi dan Menkopolhukam Mahfud MD.

"Kepada Ketua MA untuk memberikan perlindungan hukum dan keadilan dengan menolak permohonan PK tersebut. Karena bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan dan AD/ART Partai Demokrat yang telah disahkan dan diakui oleh negara," ungkapnya.

"Saya kira itu di tengah bulan puasa ini, seorang Moeldoko masih juga mau melakukan cara-cara yang sangat tidak beradab. Kami melihatnya lebih sebagai gerakan politik saja mengganggu merusak konsentrasi Partai Demokrat," tambahnya.

PK yang dilakukan oleh kelompok KSP Moeldoko ini, kata Ulla membuktikan bahwa mereka tidak bisa memenangkan perkara tersebut baik di tingkat pengadilan, banding hingga kasasi.

Kubu KSP Moeldoko sebelumnya mengklaim bahwa sosok Anas Urbaningrum yang dijadwalkan bakal bebas per 10 April 2023 akan memberikan daya hajar tambahan bagi Partai Demokrat dan AHY dalam proses PK di MA.

"Hal ini tentu akan memberikan sentuhan terindah lagi bagi eksistensi Partai Demokrat KLB pimpinan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, dan akan lebih mempunyai daya hajar yang dahsyat bagi para politisi kubu AHY," kata Saiful Huda dalam keterangan resmi, Selasa (4/4).

Saiful juga mengklaim Anas akan mengungkap tabir kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang di masa kepemimpinan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Lihat Juga : Kubu Moeldoko Klaim Anas Urbaningrum Bakal Tambah Kekuatan Lawan AHY