MKD DPR Tegur Lisan Anggota DPR Gerindra soal Sedekah Sarung Pertamina

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menjatuhkan sanksi teguran secara lisan kepada Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Gerindra Ramson Siagian yang sempat curhat kesulitan mendapatkan 'sedekah sarung' dari PT Pertamina.

Wakil Ketua MKD DPR RI Habiburokhman mengatakan sanksi itu diberikan berdasarkan hasil analisis MKD dan mengonfirmasi kepada Ramson secara langsung.

"Jadi kami sudah memberikan peringatan secara lisan kepada beliau," kata Habiburokhman di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/4).

Habiburokhman mengatakan pernyataan Ramson itu memiliki potensi mengarah pada pelanggaran kode etik anggota DPR.

Ia menjelaskan anggota DPR secara prinsip tak boleh melakukan intervensi terhadap program mitra kerja komisi. Pasalnya, hanya mitra kerja yang berhak menentukan program tersebut.

"Soal sarung tersebut ya anggota DPR tidak boleh mengintervensi mitra ya, termasuk Pertamina, terkait kebijakan CSR ya, enggak boleh mengintervensi misalnya harus dikasih kemana CSR nya itu, yang punya program lah yang berhak menentukan yaitu Pertamina," kata dia.

Lihat Juga : DPR Kaitkan Kebakaran Kilang dan Pertamina Kurang Amal Sarung di Dapil

Habiburokhman menjelaskan sanksi teguran kepada Ramson sebagai upaya pencegahan. Terlebih, ia menilai kondisi ini baru berupa pernyataan dan belum ditindaklanjuti pada tindakan konkret.

Ramson, lanjut dia, juga telah menerima sanksi teguran lisan dari MKD atas pernyataannya tersebut.

"Jadi itu yang bersangkutan juga sudah menerima ya, peringatan secara lisan tersebut, dan berjanji tidak akan menindaklanjuti lagi pernyataan tersebut, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya," kata dia.

Tak hanya MKD, Habiburokhman mengatakan Ramson telah mendapatkan teguran dari DPP Partai Gerindra lantaran ucapannya tersebut.

"Saya diminta ketua harian pak Dasco untuk menegur beliau dari kemarin juga. Tapi yang MKD tadi pagi kami panggil ke sini," kata dia.

Sebelumnya curhatan Ramson menuai kontroversi lantaran ia mengaku kesulitan mendapatkan sedekah sarung dari PT Pertamina karena harus mendapat persetujuan Menteri BUMN Erick Thohir.

Pernyataan ini ia ungkapkan dalam rapat kerja Komisi VII dengan Pertamina untuk membahas evaluasi kilang-kilang yang terbakar.

Ramson mengklaim saat ini semua bantuan dari Pertamina harus melewati Erick. Hal ini ia nilai menjadikan sedekah Pertamina berkurang dan memicu banyak masalah di perusahaan tersebut, salah satunya kebakaran kilang.

"Harus ke Pak Erick semua gitu, Menteri BUMN. Katanya, dikoordinasikan BUMN semua. Kalau periode kemarin, saya WA eh tahu-tahu sudah dikirim ke Pekalongan dan Pemalang 2.000 sarung, pas periode kemarin pas waktu beliau (Nicke Widyawati) masih baru jadi dirut," kata Ramson dalam rapat tersebut, Selasa (4/4).

Lihat Juga : Komisi III Tantang Mahfud Blak-blakan Usai Sebut DPR Markus