Dicopot Bupati, Eks Kepala BKPSDM Pangandaran Berharta Rp5,1 Miliar

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kabupaten Pangandaran Dani Hamdani mempunyai harta kekayaan senilai Rp5,1 miliar. Data itu ia sampaikan ke KPK pada 25 Januari 2023.

Dani Hamdani terseret dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang dilaporkan oleh guru muda bernama Husein Ali Rafsanjani. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merekomendasikan agar Dani diberhentikan sementara.

Lihat Juga : ASN Pangandaran Mengundurkan Diri Usai Diancam karena Lapor Pungli

Mengutip laman elhkpn.kpk.go.id, Dani mencantumkan kepemilikan harta bergerak dan harta tidak bergerak.

Dani mempunyai 25 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Pangandaran dan Ciamis dengan nilai mencapai Rp4.774.400.000. Status aset tersebut ada yang hasil sendiri, ada juga yang warisan.

Ia juga mencantumkan kepemilikan lima unit kendaraan seharga Rp218.000.000. Rinciannya terdiri dari Motor Honda Beat tahun 2018 Rp8.000.000; Motor Yamaha Lexy tahun 2018 Rp13.500.000; Motor Honda Vario tahun 2021 Rp19.500.000.

Kemudian Motor Yamaha N-MAX tahun 2021 Rp27.000.000 dan Mobil Honda CR-V tahun 2012 RpRp150.000.000. Seluruh aset kendaraan ini merupakan hasil sendiri.

Dani juga melaporkan kepemilikan harta bergerak lainnya senilai Rp96.500.000, kas dan setara kas Rp71.667.885 serta utang sebesar Rp51.478.455.

"Total harta kekayaan Rp5.109.089.430," demikian dilansir dari laman elhkpn.kpk.go.id, Kamis (11/5).

Lihat Juga : Guru ASN Pangandaran Minta Ridwan Kamil Turun Tangan di Kasus Pungli

Jumlah tersebut lebih besar daripada harta kekayaan yang dilaporkan Dani pada 31 Januari 2020 sebesar Rp3.993.214.030. Ada penambahan harta sekitar Rp1,11 miliar dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

Husein Ali Rafsanjani menjadi buah bibir publik setelah mengundurkan diri sebagai ASN akibat didesak untuk menurunkan laporan terkait pungli. Bukan hanya didesak, Husein mengklaim juga mendapat ancaman.

Husein bercerita kejadian itu bermula saat dirinya mendapat surat tugas sebagai ASN di Pangandaran pada 2020. Dia harus mengikuti latihan dasar (Latsar) di Bandung.

Namun, Husein dimintai uang transportasi. Ia mengaku jengkel karena seharusnya uang tersebut sudah dibiayai negara. Tak punya pilihan, dia pun akhirnya tetap membayar.

"Tiba tiba H-7, kita disuruh bayar uang transport. Yang bikin jengkelnya tuh ikut enggak ikut sama rombongan, kalau saya kan naik motor dari Pangandaran ke Bandung, harus tetap bayar," kata Husein dalam unggahan video di Instagram, Selasa (9/5).

Tak sampai di situ, Husein juga diminta uang saat Latsar. Ia ditagih uang sebesar Rp350 ribu. Padahal, saat itu dia benar-benar tak punya uang.

Lihat Juga : Ridwan Kamil Upayakan Opsi Husein ASN Pangandaran Jadi Guru SMA

Apalagi, kata Husein, gaji dia selama tiga bulan belum dibayar. Uang di rekeningnya pun tidak sampai Rp500 ribu.

"Sampai yang nagih gitu. Saya bilang 'saya enggak ada uang banget.' Saya kasih screenshot rekening saya, enggak ada di Rp500 ribu aja enggak ada di rekening waktu itu," kata dia.

Akhirnya, Husein pun memutuskan untuk melaporkan pungli itu di lapor.go.id dengan mencantumkan bukti-bukti.

Setelah ketahuan membuat laporan, Husein 'disidang' di BKPSDM. Husein didesak untuk menurunkan laporan tersebut dengan mendapat ancaman.

Polemik itu meluas dan viral di media sosial. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil lantas meminta Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata untuk menonaktifkan Dani.

Jeje menindaklanjuti dengan memberhentikan sementara Dani dari jabatannya agar proses penyelidikan kasus pungli dan ancaman terhadap Husein bisa berjalan lancar.

"Berdasarkan beberapa pertimbangkan saya memutuskan Kepala BKSDM Pangandaran Dani Hamdani dinonaktifkan dari jabatannya untuk sementara waktu sejak hari ini. Terkait waktu pemberhentian, nanti kita lihat saja. Karena saya menduga ada indikasi ketidakcermatan dari BKSDM, karena itu adalah intimidasi," ucapnya mengutip detikcom, Kamis (11/5).