Melihat Penerapan Polisi RW di Lokasi Pilot Project Tambora

Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Fadil Imran beberapa waktu lalu membeberkan pelaksanaan program Polisi RW untuk diterapkan di seluruh Indonesia.

Terbaru, saat berada di Yogyakarga, Fadil mengatakan penerapan Polisi RW secara nasional itu merupakan instruksi Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

"Untuk Polisi RW sudah menjadi perintah dan kebijaksanaan Bapak Kapolri untuk kita terapkan secara bertahap di seluruh Indonesia," kata Fadil usai Apel Pembentukan dan Pelantikan Polisi RW (Polisi Jaga Warga) di lapangan Balai Kota Yogyakarta, Rabu (17/5).

Fadil pun menyebut seluruh Polda telah memiliki proyek pilot untuk program Polisi RW ini. Standarisasi diberlakukan ketika program ini telah menemukan bentuk atau modelnya.

"Kami akan terus melakukan proses standarisasi, pelatihan, edukasi, supaya para polisi yang ditugaskan di RW ini, kalau di Jogja berkoordinasi dengan Polisi Jaga Warga ini. Dia juga memiliki kemampuan-kemampuan komunikasi, pencegahan kejahatan, koordinasi dan sebagainya," papar Fadil.

"Tentu untuk menjaga kualitas daripada muruah daripada Polisi RW ini kita juga bertahap," sambung eks Kapolda Metro Jaya itu.

Lihat Juga : ANALISIS Polisi RW Jadi Program Nasional, Ambisi Fadil Tidak Realistis

Mengutip dari situs Polri, Tribrata News, program Polisi RW ternyata berawal dari Polda Metro Jaya dengan titik pilot project adalah wilayah hukum Polsek Tambora di Jakarta Barat.

Kemudian pada 12 April lalu, 34 Direktur Binmas Polda se-Indonesia mengunjungi Polsek Tambora, Jakbar mempelajari Program Polisi RW ini.

"Baharkam Polri sedang melaksanakan studi banding tentang pelaksanaan Polisi RW di wilayah Polda Metro Jaya dan mengunjungi Polsek Tambora yang merupakan pilot project dari program baru ini," dikutip dari situs tersebut.

CNNIndonesia.com pun menyambangi wilayah hukum Polsek Tambora untuk melihat lebih dekat pelaksanaan Polisi RW dan bagaimana respons atau manfaat yang sudah diterima warga, Rabu siang.

HE Hasanuddin selaku Ketua RW 01 Kelurahan Jembatan Besi, Tambora mengklaim remaja-remaja di wilayahnya berhenti tawuran imbas penerapan Polisi RW di sana. Bukan hanya itu, menurutnya di wilayahnya sepanjang 2023 ini bebas dari kasus narkoba.

"Di RW 01 tahun ini zero dari tawuran atau gesekan, anak-anak remaja yang dilakukan sebelum-sebelumnya," kata Hasanuddin saat ditemui CNNIndonesia.com di Tambora, Jakarta Barat, Rabu (17/5).

"Di 2023 ini pascapenerapan polisi RW ini zero dari narkoba," imbuhnya.

Hasanudin menilai penerapan polisi RW di wilayahnya sudah berjalan efektif dan banyak membantu warga untuk menyelesaikan permasalahan. Hasanuddin juga merasa terbantu dengan pihak adanya Polisi RW, karena dapat mencegah warga dari tindakan main hakim sendiri.

Hasanuddin menceritakan saat malam idulfitri lalu terjadi pencurian motor di wilayahnya, kehadiran polisi RW pada saat itu dapat menengahi warga yang geram dengan pelaku pencurian itu.

"Sehingga pelaku motor itu tidak bonyok habis apalagi sampai dibakar," ujar dia.

Ketua RW 01 Kelurahan Jembatan Besi, Tambora, HE Hasanuddin. (CNN Indonesia/Ridwan Apandi)

Lihat Juga : Pimpinan Ponpes di Lombok Timur Jadi Tersangka Pelecehan Santriwati

Salah satu Polisi RW yang bertugas di RW 01 Kelurahan Jembatan Besi Aiptu Rois Rosito menuturkan dalam pekerjaannya dia menindaklanjuti pengaduan masyarakat dengan cepat sebab pelaporan warga melalui grup whatsapp.

"Yang sering kami temukan itu adalah penanganan perkara pidana yang terjadi di tingkat RW, baik itu pencurian motor, terkadang mereka laporannya ke kita dulu, ke grup," kata Rois saat ditemui di Tambora, Rabu ini.

Ia juga menceritakan dirinya bersama pihak RW dapat menyelesaikan kasus penganiayaan rumah tangga melalui upaya mediasi, sehingga masalah dapat diselesaikan saat itu juga.

"Penanganan masalah, seperti keributan rumah tangga, alhamdulillah kita lakukan mediasi, itu sudah selesai," kata Rois.

Selain daripada kasus pidana, Rois mengaku warga tak sungkan saat mengajukan keinginannya terkait pelayanan. Menurutnya, ia kerap mendapat pelaporan soal kehilangan hingga surat izin keramaian.

"Ada, pelayanan kehilangan, minta dibantu surat izin keramaian, kami berikan penjelasan. Ternyata memang dengan kehadiran kita disana, bisa meringankan beban mereka setelah kita dekat," kata Rois.

Adapun untuk penerapan polisi RW di wilayah Tambora sudah dilakukan sejak 2 Maret 2023.

Aiptu Rois Rosito, salah satu Polisi RW di wilayah hukum Polsek Tambora, Jakarta Barat. (CNN Indonesia/Ridwan Apandi)

Lihat Juga : KontraS Kritik Rencana Polisi RW: Tak Perlu, Bisa Pakai CCTV

Ditemui terpisah, Kapolsek Tambora Kompol Putra Pratama menjelaskan tugas awal dari Polisi RW di wilayahnya.

Saat program itu mulai dilaksanakan, dia menugaskan para polisi RW di wilayah hukumnya untuk melaksanakan tiga tugas dalam tiga bulan pertama: memperkenalkan diri dengan warga RW, tergabung dalam grup Whatsapp, dan ikut terlibat dalam permasalahan stunting di masyarakat.

"Saya sebagai Kapolsek hanya memberikan beberapa tugas dalam 3 bulan pertama ini, yang pertama mereka cukup datang, memperkenalkan diri, silaturahmi atau sowan, kemudian menukar nomor handphone. Kemudian tugas kedua, dia wajib bergabung ke WA grup warga tempat RW. Ketiganya, ia harus cukup tahu masalah stunting," katanya.

Mengutip dari situs Polri, Program Polisi RW merupakan program menghadirkan polisi di tiap-tiap RW untuk membangun interaksi positif yang konsisten antara polisi dan masyarakat. Polisi RW bertugas sebagai LO (Liaison officer) Polri di tiap RW.

Sebagai LO tugas Polisi RW untuk mendengarkan, menerima, berempati terhadap keluh kesah, keresahan, keinginan, harapan dan permasalahan di masyarakat.

Lihat Juga : Kompolnas soal Polisi RW ala Fadil Imran: Jangan Hanya Seremonial

Baca halaman selanjutnya, evaluasi dari Tambora

Selama menjadi lokasi pilot project Polisi RW, Kapolsek Tambora Kompol Putra Pratama pun membeberkan sejumlah evaluasi pelaksanaan program tersebut.

Paling utama, kata dia adalah kendala jumlah personel yang bisa menjadi Polisi RW di wilayah hukum polsek tersebut. Dia mengatakan ada sejumlah anggota Polisi RW yang berasal dari unsur Polres Jakarta Barat dan Polda Metro Jaya.

Putra menerangkan jumlah personel Polsek Tambora berjumlah 79, sementara jumlah di wilayah hukum Tambora itu ada 96 RW.

Putra menuturkan terdapat beberapa polisi RW yang diisi unsur petugas dari Polres dan Polda imbas kurangnya personel dari Polsek Tambora. Lainnya adalah di mana Polisi RW diwajibkan tinggal berdekatan dengan wilayah RW. Sehingga terjadi penambahan personel dari unsur Polres dan Polda yang tinggal di sekitaran Tambora.

"Karena jumlahnya 79 Tambora [anggota Polsek] dan ada persyaratan itu, tidak semua bisa jadi polisi RW. Sehingga kita dibantu oleh personil Polres dan Polda yang tinggal tidak jauh dari Tambora," kata Putra saat ditemui CNNIndonesia.com di Tambora, Jakarta Barat, Rabu (17/5).

Lihat Juga : Kompolnas soal Polisi RW ala Fadil Imran: Jangan Hanya Seremonial

Kendala lain, yang diakui Putra, adalah pengaruh kapolsek saat menugaskan Polisi RW yang berasal dari unsur Polres dan Polda sebab secara struktur tak berada di bawah koordinasinya secara langsung.

"Sudah terpenuhi, tapi pelaksanaannya tidak maksimal, karena yang personel Polda dan Polres itu, ia tidak berada dibawah kendali Kapolsek. Mereka punya komandan masing-masing, polres punya komandan, di polda juga punya komandan masing-masing," kata Putra

"Sehingga saya sebagai kapolsek tidak bisa, saya bisa menganalisis dan mengevaluasi kegiatan mereka, tapi saya tidak punya power gitu," imbuhnya.

Putra mengatakan tak semua polisi bisa bertugas sebagai Polsii RW. Dia mengatakan untuk menjadi Polisi RW salah satu syarat yang diberikan itu ditentukan lewat pangkat dan masa dinas.

"Tidak semua polisi bisa jadi Polisi RW. Ada persyaratan yang ditentukan, misalnya, dia sudah minimal berdinas 10 tahun, dia tidak pernah bermasalah kasus. Pangkatnya pun dibatasi, pangkat paling rendahnya pun minimal Brigadir. Jadi, Bripda, Briptu itu enggak bisa dia," kata Putra.

Suasana di luar Mapolsek Tambora, Jakarta Barat, Rabu (17/5). (CNN Indonesia/Ridwan Apandi)

Salah satu hasil evaluasinya selama ini, kata dia, terdapat setidaknya 15 persen anggota Polisi RW dari unsur Polres dan Polda yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Menurutnya, selama 2.5 bulan penerapan polisi RW, mereka hanya berkunjung sesekali, padahal polisi RW diwajibkan berkunjung satu pekan sekali.

"Dalam pelaksanaannya jauh sekali, masih ada 15 persen lah polisi RW yang tidak menjalankan tugasnya sebagai polisi RW. 15 persen baru satu kali, ada yang dua kali, kan kita punya datanya," kata Putra.

Putra menuturkan sejak diterapkan mulai 2 Maret 2023 lalu, polisi RW di Tambora juga sudah berhasil mengungkap kasus kejahatan yakni terkait pengungkapan kosan atau penampungan wanita prostitusi di RW 10 Kelurahan Pekojan.

Di lokasi itu, kata dia, terdapat 39 PSK yang diamankan oleh petugas, dan lima di antaranya masih di bawah umur.

Lihat Juga : ANALISIS Polisi RW Jadi Program Nasional, Ambisi Fadil Tidak Realistis