Fadil Imran Sebut Polisi RW Disiapkan untuk Operasi Pengamanan Pemilu

Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol. Fadil Imran mengatakan program Polisi Rukun Warga (RW) disiapkan untuk mendukung operasi pengamanan Pemilu 2024.

Fadil juga memastikan seluruh jajaran Baharkam Polri yang membidangi fungsi preemtif (imbauan persuasif) dan preventif (pencegahan) telah diberi petunjuk untuk melakukan cipta kondisi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), salah satunya Polisi RW.

Lihat Juga : Fadil Imran: Polisi RW Diterapkan di Seluruh RI Atas Perintah Kapolri

"Antara lain polisi RW, polisi jaga warga, polisi perintis presisi, polisi pariwisata, dan sebagainya," kata Fadil di Balai Kota Yogyakarta, Rabu (17/5).

Meski demikian, Fadil tak merinci bagaimana peran Polisi RW itu nantinya dalam beroperasi menjaga keamanan pemilu.

Mantan Kapolda Metro Jaya itu mengatakan saat ini kepolisian sedang mengintensifkan giat cipta kondisi demi mendukung operasi pengamanan Pemilu Serentak 2024.

"Mabes Polri kan sudah merancang operasi pengamanan pemilu. Nah, sebelum itu tentu kita akan melaksanakan operasi-operasi cipta kondisi," kata Fadil.

Lihat Juga : Kerja Polisi RW, Pantau Aduan Warga Lewat Grup Whatsapp

Program Polisi RW awalnya diluncurkan Fadil Imran di awal pekan ini. Rencana program Polisi RW diadakan untuk mengatasi permasalahan keamanan yang berpotensi muncul dari basis komunitas terendah, yakni lingkungan RW.

Mabes Polri sudah menetapkan Operasi Mantap Brata sebagai sandi operasi khusus untuk pengamanan pemilu 2024 mendatang. Operasi diterapkan dari tingkat Mabes Polri hingga Polres jajaran.

Pemilu serentak 2024 kini telah memasuki tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota legislatif (caleg) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Lihat Juga : Melihat Penerapan Polisi RW di Lokasi Pilot Project Tambora

Setelah proses pendaftaran Caleg, Ketua KPU Hasyim Asyari menuturkan pihaknya akan melakukan verifikasi administrasi dokumen caleg. Nantinya, KPU bersama partai politik akan mengecek kebenaran dan keabsahan dokumen-dokumen bakal caleg.

Proses itu akan berlangsung hingga 23 Juni. Setelah itu, KPU membuka pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal caleg pada 26 Juni sampai 9 Juli.