Cawe-cawe Jokowi, Pakar Ungkap Potensi Mobilisasi ke Calon Tertentu

Anggota Constitutional and Administrative Law Society (CALS) Herdiansyah Hamzah 'Castro' menyatakan norma konstitusi tidak mengatur secara eksplisit mengenai cawe-cawe seorang presiden terkait Pilpres.

Namun, ia menjelaskan seorang presiden seharusnya paham etika pemerintahan untuk senantiasa adil dan proporsional.

"Norma konstitusi memang tidak mengatur eksplisit larangan presiden cawe-cawe soal Pilres, tapi bukan berarti presiden tiba-tiba 'amnesia' atau lupa ingatan dengan standar etika pemerintahan (government ethics)," ujar Herdiansyah kepada CNNIndonesia.com, Selasa (30/5).

Pakar hukum tata negara dari Universitas Mulawarman ini berpendapat Presiden Jokowi harus bersikap imparsial alias tidak boleh memihak kepada salah satu calon Pilpres 2024.

Ia mengingatkan Jokowi seharusnya paham dua dari 11 prinsip penyelenggaraan Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 3 UU 7/2017 adalah adil dan proporsional.

"Kalau ingin cawe-cawe harus sesuai dengan porsi tugas dan kewenangan presiden, yakni cawe-cawe dalam urusan memastikan pemilu ini berjalan dengan baik sebagaimana mandatori rakyat dan konstitusi. Bukan cawe-cawe dalam urusan capres, apalagi meng-endorse capres tertentu," tegas Herdiansyah.

Ia pun mengungkapkan dampak apabila cawe-cawe seperti ini terus dibiarkan dan dipelihara.

"Kalau tetap cawe-cawe, itu berarti melanggar prinsip-prinsip pemilu. Presiden bertindak diskriminatif dan tidak adil. Lebih bahayanya lagi, cawe-cawe ini berpotensi adanya mobilisasi sumber daya negara untuk digunakan mendukung calon tertentu," ucap dia.

Sementara itu, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Feri Amsari menilai keberpihakan seorang presiden terhadap calon tertentu boleh saja.

Hanya saja, ia menegaskan sikap itu harus dipisahkan dengan penggunaan fasilitas negara guna mendukung keberpihakan tersebut.

"Kalau bicara keberpihakan ya boleh saja, tapi diharamkan menggunakan fasilitas negara dan kewenangan yang dimiliki untuk mendukung capres tertentu atau partai tertentu," kata Feri.

Presiden Jokowi sebelumnya mengakui dirinya melakukan cawe-cawe dalam politik. Namun, dia bilang itu dilakukan demi kepentingan negara.

Jokowi mengklaim cawe-cawenya demi kepentingan negara agar pembangunan tetap berlanjut meskipun ada transisi kepemimpinan.

"Cawe-cawe untuk negara, untuk kepentingan nasional. Saya memilih cawe-cawe dalam arti yang positif, masa tidak boleh? Masa tidak boleh berpolitik? Tidak ada konstitusi yang dilanggar. Untuk negara ini, saya bisa cawe-cawe," kata Jokowi saat menjamu sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29/5).