Denny Sebut Megawati Negarawan, Calonkan Ganjar Ketimbang Puan

Ahli Hukum Tata Negara Denny Indrayana memuji Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri sebagai negarawan yang mengedepankan kepentingan bangsa.

Hal tersebut ia sampaikan melalui surat terbuka yang ditujukan pada Megawati, Jumat (2/6). Ia menyurati Megawati karena khawatir dengan dugaan masih ada sekelompok orang yang "masih serius mengerjakan upaya penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Joko Widodo."

Ia meminta Megawati memeriksa dugaan tersebut dan menghentikan siasat penundaan pemilu. 

Dalam awalan surat, Denny menyebut Megawati sebagai negarawan karena pada 2004 lebih memilih mencapreskan Joko Widodo (Jokowi). Padahal, kata dia, Megawati bisa saja maju sendiri.

"Lalu, ibu juga memilih Ganjar Pranowo, meskipun ibu bisa memutuskan Puan Maharani (sebagai Capres pada Pemilu 2024)," tulis Denny.

"Ibu Mega adalah negarawan, mengedepankan kepentingan bangsa."

Dalam suratnya, Denny mengingatkan kepada Megawati saat ini keselamatan bangsa sedang dipertaruhkan. Sebab, persoalan Pemilu 2024 bukan soal sistem terbuka atau tertutup, tapi pemilu yang berpotensi tertunda.

Ia mengaku risau dengan hukum di tanah air. Denny berpendapat proses hukum banyak bercampur dengan strategi pemilu 2024.

Oleh karena itu, ia memutuskan membawa isu hukum ke ruang publik. Hal ini dilakukan agar tidak diputuskan dalam ruang gelap yang transaksional dan koruptif.

"Namun, niat baik untuk mengawal MK (Mahkamah Konstitusi) misalnya, dalam soal sistem pemilu legislatif, antara proporsional tertutup atau terbuka, dibelokkan menjadi wacana politik, yang dapat berakibat penundaan pemilu," katanya.

Ia menilai siasat penundaan juga masuk melalui dirusaknya kedaulatan partai. Sesuatu yang ia dan Megawati tolak keras.

Denny menuturkan saat ini KSP Moeldoko tiba-tiba mengaku sebagai Ketum Partai Demokrat. Padahal, Moeldoko bukan anggota Demokrat.

Menurutnya, ini bukan konflik internal. Ini pihak eksternal, KSP Presiden Jokowi yang mau mengambil alih partai orang lain.

Denny menilai kalau hal ini dibiarkan, maka semua partai rentan direbut tangan-tangan kuasa.

Bahkan, ia berpendapat jika modus Moeldoko merebut Demokrat disahkan oleh Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung, maka imbasnya bisa menunda pemilu. Apalagi, Denny menduga Demokrat tidak akan diam, demikian juga pendukung bacapres yang dirugikan.

Denny pun mengingatkan kalau Megawati paling tegas menolak presiden tiga periode dan lugas menolak penundaan pemilu. Namun, praktik itu masih gencar diwacanakan pihak tertentu.

"Ibu Megawati, gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi masih terus serius dikerjakan sekelompok pihak. Ini berbahaya dan bisa menjerumuskan bukan hanya Pak Jokowi, tapi kita semua sebagai bangsa," katanya.