Prabowo Kedatangan Dubes Ukraina Usai Ajukan Proposal Damai
Setelah beberapa waktu lalu berbicara di Singapura soal tawaran damai Ukraina-Rusia, Menhan Prabowo Subianto menerima kedatangan Dubes Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin (5/6).
Pertemuan tersebut dilakukan secara tertutup. Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, Dubes Ukraina terlihat meninggalkan Gedung Kemenhan pada pukul 11.30 WIB.
Saat pulang, Vasyl diantar menuju mobil Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan (Kabainstrahan) Kemenhan Mayjen TNI Yudi Abrimantyo.
Pascapertemuan itu, lewat akun media sosial Instagram miliknya, Prabowo mengklaim diskusinya dengan Hamianin banyak terkait situasi global yang terus berkembang dan sangat dinamis.
"Indonesia sebagai negara yang menganut politik bebas aktif ingin menjadi sahabat bagi semua negara di dunia," ujar Prabowo dalam keterangan foto yang diunggah di Instagram pribadinya @prabowo, Selasa (6/6).
"Dan kami mendukung langkah-langkah bijak serta upaya terciptanya ketertiban dan perdamaian di dunia," sambung Prabowo.
Indonesia dan Ukraina memiliki kerja sama pertahanan yang telah dirintis sejak tahun 1996. Kendati demikian, kerja sama tersebut baru terealisasi secara resmi sejak ditandatanganinya Defence Cooperation Agreement (DCA) antara Indonesia dan Ukraina pada 2016 lalu.
Proposal perdamaian Prabowo
Prabowo sebelumnya menyampaikan tiga poin untuk menghentikan perang antara Rusia vs Ukraina, yaitu gencatan senjata, penarikan pasukan, dan referendum.
"Yang pertama harus dilakukan adalah meminta pihak Ukraina dan Rusia untuk menerapkan gencatan senjata," ujar Prabowo dalam agenda Shangri-La Dialogue di Singapura seperti dilansir kantor berita Antara.
Lalu, Prabowo mendesak pasukan Ukraina dan Rusia mundur sejauh 15 kilometer dari titik gencatan senjata untuk menciptakan wilayah demiliterisasi.
Ia menilai zona demiliterisasi ini harus diamankan dan dipantau pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Prabowo juga mengusulkan agar PBB menggelar referendum untuk menentukan warga di zona demiliterisasi tersebut ingin bergabung dengan Ukraina atau Rusia.
Menurut dia, PBB harus menggelar referendum untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di wilayah sengketa.
"Saya mengusulkan agar dialog Shangri-La menemukan modus deklarasi sukarela yang mendesak Ukraina dan Rusia untuk segera memulai negosiasi perdamaian," kata Prabowo, sebagaimana dilansir Reuters.
Ukraina tolak
Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov menolak mentah-mentah usulan damai Prabowo. Reznikov menilai proposal Prabowo "aneh" dan tak mencerminkan posisi Indonesia yang secara resmi.
"Terdengar seperti usulan Rusia, bukan usulan Indonesia. Kami tidak butuh mediator seperti ini datang ke kami [dengan] rencana aneh ini," jelas Reznikov seperti dikutip dari AFP.
Setelah itu, Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin ikut buka suara. Hamianin mengungkap alasan Ukraina menolak usulan referendum terkait proposal damai yang diajukan Prabowo. Menurutnya gagasan referendum yang diusulkan Prabowo itu tak masuk akal.
"Tidak ada wilayah yang disengketakan antara Ukraina dan Federasi Rusia, sehingga tidak mungkin mengadakan referendum di sana," kata Hamianin dalam keterangannya, Senin (5/6).
"Setelah Federasi Rusia melancarkan agresinya, Rusia menduduki Crimea, sebagian wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson. Fakta ini tercatat dalam dokumen resmi PBB," lanjut Hamianin.